PALANGKA RAYA, KP – Rapat mediasi antara PT Bisma Dharma Kencana dengan masyarakat Desa Bangkuang, terkait tuntutan Realisasi Kebun Plasma Masyarakat seyogyanya digelar Selasa (11/04/2023) ‘dibatalkan’.
Padahal, Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng telah berusaha memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan PT Bisma Dharma Kencana untuk membahas Realisasi Kebun Plasma.
Rapat Agenda mediasi seharusnya dilaksanakan pada hari Selasa (11/4) di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, namun harus ditunda dikarenakan pihak dari PT Bisma Dharma Kencana tidak hadir atau “mangkir”. Alasannya, Kantor PT Bisma Dharma Kencana berada di Jakarta dan tidak ada di Kalimantan Tengah.
Kepala Desa Bangkuang, Rami mengatakan pihaknya berharap ada kejelasan dari PT Bisma Dharma Kencana, dan yang bersangkutan bisa secepat nya merealisasi kan plasma 20 persen kepada masyarakat Desa Bangkuang.
“Kami berharap ini segera selesai dan segera menemukan jalan keluar karna sudah berlarut-larut dan banyak memakan waktu,” tegasnya.
Diakui Rami, dikawasan itu ada Dusun Bisma, tetapi anehnya desa induknya tidak dikasih plasma, dengan berbagai macam alasan. Pihaknya sebenarnya tidak melarang investor untuk datang ke Kalteng, berinvestasi terhadap sumber daya alam.
“Tetapi tolong penuhi dahulu kewajiban mereka dengan masyarakat,” ujar pimpinan BUMdes itu.
Ditambahkan Rami, masalah tersebut sudah berjalan 20 tahun, namun sampai saat ini tidak ada solusi. Bahkan CSR dari pihak perusahaan pun justru lebih banyak menjalankan programnya ke desa lain yang ada disekitar, sehingga masyarakat Desa Bangkuang seperti tidak diperhatikan.
Pimpinan rapat mediasi Adi Suseno pun menyayangkan ketidak hadiran perusahaan dalam pertemuan ini, padahal mereka sudah hadir cukup lengkap.
Selanjutnya disepakati bersama anggota rapat yang hadir, maka ditentukan jadwal pertemuan selanjutnya pada bulan Mei, yaitu hari Rabu (03/05).
Masyarakat juga berharap Bupati Katingan dapat aktif untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Nantinya hasil yang didapat, semua akan diserahkan kepada masyarakat.
“Nantinya bila mediasi yang dilakukan tidak ada solusi (buntu), maka langkah selanjutnya kami akan ke kementerian,” sebut Kosasih.(Drt/KPO-3)
