Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
HEADLINE

Tak Punya Master Plan, Investasi di Kalsel Rendah

×

Tak Punya Master Plan, Investasi di Kalsel Rendah

Sebarkan artikel ini
IMG 20230407 WA0044
INVESTASI - Pansus LKPJ Kalsel melakukan studi komparasi ke Pemprov Jawa Tengah untuk mendapatkan masukan dalam pembahasan LKPJ, terutama menarik masuknya investasi ke Kalsel, yang masih rendah, Kamis (6/4/2023), di Semarang. (KP/dprdkalsel)

Semarang, KP – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel 2022 akan mengupayakan agar Kalsel bisa meningkatkan nilai investasi yang masuk, karena selama ini masih rendah.


“Investasi di Kalsel masih rendah, jauh dibandingkan dengan lompatan yang dilakukan Jawa Timur,” kata Ketua Pansus II LKPJ, Imam Suprastowo, usai studi komparasi ke DPRD Jawa Tengah, Kamis (6/4/2023), di Semarang.

Baca Koran


Imam Suprastowo mengungkapkan, Jawa Tengah memiliki lompatan tinggi untuk menarik investasi masuk ke daerah tersebut, salah satunya dikarenakan upah pekerja yang rendah.


Namun di Kalsel, rendahnya investasi yang masuk lebih dikarenakan Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kalsel belum mempunyai master plane tentang investasi di Kalsel.


“Ini patut disayangkan, dan ke depan harus menjadi prioritas untuk Menyusun master plan investasi,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.


Karena, jika tidak dilakukan, maka investasi di Kalsel tidak akan bergerak, mengingat tidak tersedianya data yang cukup bagi investor untuk memperkirakan jenis investasi dan modal yang diperlukan.


“Karena master plane ini memuat informasi mulai dari A sampai Z tentang berapa luas tanah, jumlah penduduk dan lainnya. Itu harus lengkap, secepatnya dibuat,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.


Studi komparasi ini juga dalam rangka penyempurnaan LKPJ 2022, dengan menggali lebih dalah sekaligus memperoleh masukan tentang ekonomi dan keuangan.


“Kita memperoleh masukan-masukan terkait LKPJ, karena sama-sama sedang mengerjakannya,” ujar Imam Suprastowo.


Lebih lanjut diungkapkan, Jawa Tengah sudah dua tahun terakhir tidak membentuk Pansus LKPJ, mengingat laporan tersebut hanya dikerjakan Badan Anggaran (Banggar).


“Ini masukan bagi Kalsel. Jangan sampai nanti kita anggaran besar, tetapi hasilnya sama saja,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kalsel.

Baca Juga :  Forum Ambin Demokrasi Bahas Solusi Banjar Banjir dan Tenggelam 2050


Sebelumnya Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekdaprov Jawa Tengah, Muhammad Masrofi mengungkapkan program kerja dan indikator capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah pada 2022, yang secara umum mengalami peningkatan yang cukup memuaskan.


“Secara umum mengalami peningkatan yang cukup memuaskan,” tambah Masrofi didampingi pejabat dari SkPD terkait. (lyn/KPO-1)

Iklan
Iklan