Agar tidak menjadi sasaran kemarahan dan omelan pengguna parkir, kadang-kadang proses parkir sebagian menggunakan aplikasi E-Parkir, sebagian lagi secara manual.
BANJARMASIN, KP – Hasil Evaluasi penerapan digitalisasi atau dikenal dengan E-Parkir, menemukan sejumlah kendala yang dialami juru parkir.
Salah satu juru parkir yang mengikuti sosialisasi peraturan walikota (perwali) nomor 9 tahun 2023 dan Evaluasi E-Parkir, Lukman mengatakan aplikasi E-Parkir yang digunakannya sering mengalami ngadat atau error.
Kalau kita restart aplikasi, seringnya terjadi kita malah keluar atau logout. Hal ini membuatnya sering mendapatkan keluhan dari pengguna parkir karena dianggap memperlambat dan mempersulit parkir kendaraan bermotor.
Gimana pengguna tidak marah, kami juru parkir harus mengulang kembali proses dari awal hingga beberapa kali tutur Lukman.
Agar tidak menjadi sasaran kemarahan dan omelan pengguna parkir, kadang-kadang proses parkir sebagian menggunakan aplikasi E-Parkir, sebagian lagi secara manual.
Aplikasi sering kita hidup dan matikan tutur Lukman.
Selain itu, Lukman juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan printer portable untuk mendukung kerjanya sebagai juru parkir.
Awalnya, printer portable dijanjikan diberikan secara gratis, namun dalam 2 bulan terakhir ini, juru parkir diminta membayar secara mencicil.
Potongan untuk cicilan printer portable ini mencapai 50.000 rupiah per bulan, tentunya kami sangat keberatan tutur juru parkir yang berlokasi di Pasar Gadang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo mengatakan penerapan E-Parkir di Kota Banjarmasin banyak menemukan kendala.
Kendala itu diantaranya Pengelola Parkir yang tidak mau menerapkan E-Parkir, Printer Portable, Aplikasi yang error dan juru parkir yang tidak memiliki handphone.
Untuk aplikasi yang sering error, pihak Dishub telah meminta kepada pengembang untuk tidak secara penuh mengunduh nomor kendaraan bermotor.
Data yang besar ditambah jaringan yang lambat membuat aplikasi sering error tutur Slamet Begjo.
Selain itu, pengelola parkir diminta untuk menyediakan printer portable dengan Dishub sebagai fasilitator, jangan semua dibebankan kepada juru parkir.
Slamet Begjo mengatakan walaupun masih ada kendala penerapan E-Parkir harus dilakukan 100 persen pada tahun 2023.
Dari 197 titik parkir yang ada di Kota Banjarmasin, sudah 87 titik parkir dengan 183 juru parkir yang menerapkan E-Parkir.
Total sekitar 44 persen yang telah menerapkan E-Parkir dan ditargetkan sudah 100 persen menerapkan E-Parkir minimal sebelum akhir tahun 2023 tutur Slamet Begjo.
Apalagi Dishub ditargetkan mendapatkan PAD dari retribusi parkir sebesar 6 Milyar rupiah, naik 2 Milyar Rupiah dari target 4 Milyar rupiah pada tahun 2022 lalu.
Sementara, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan penerapan E-Parkir untuk menepis kecurigaan antara Pemko Banjarmasin dan Pengelola Parkir.
Penerapan digitalisasi parkir sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah dan pengelola parkir.
Pemko wajib transparan dalam pemungutan retribusi parkir sebagai pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apalagi kita dalam memungut dari masyarakat semua diawasi oleh KPK tutur Ibnu Sina.
Ibnu Sina meminta agar Dishub melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap pengelola parkir yang tidak menerapkan E-Parkir dan hasil retribusi yang didapatkan dibawah target.
Pembinaan ini dapat dilakukan 6 bulan dan bila perolehan retribusi tetap di bawah target maka ijin pengelolaan parkir dapat dicabut.
Masih banyak pihak lain yang bersedia dan mengajukan diri untuk mengelola parkir sesuai dengan kita inginkan dan target yang kita tetapkan tutup Ibnu Sina. (Mar/K-3)
