Banjarbaru, KP – Berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain imbauan melalui media luar ruang, ulama juga akan dilibatkan pada sosialisasi pencegahan.
“Kami ingin, setiap ceramah atau khotbah Jumat disisipkan materi tentang bahaya dan dampak membakar lahan dan hutan,” kata Plh. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, Selasa (30/5).
Pekan ini pihaknya akan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel untuk menyampaikan keterlibatan ulama di Banua dalam penanganan Kathutla.
“Untuk penyampaiannya, nanti mereka para ulama yang mengemas biar lebih mengena ke masyarakat,” imbuhnya.
Diakui Bambang upaya tersebut sebatas usulan. Kewenangan dan kerelaan tergantung pihak MUI beserta para ulama. Seandainya pihak MUI Kalsel ada ide atau pandangan lain dalam penanganan Karhutla pihaknya siap berkolaborasi.
Menurutnya, jika ulama dilibatkan dalam sosialisasi dampak dari membakar hutan dan lahan, maka sangat efektif.
Dengan dilibatkannya para ulama, diharapkan pembakar lahan bisa berkurang dan bahkan tidak ada lagi.
“Para ulama ini lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyampaiannya lebih humanis,” tuturnya.
Terkait status karhutla sendiri, dua kabupaten dan kota sudah menetapkan status siaga.
Tak hanya karena cuaca, namun juga lantaran seringnya terjadi kebakaran lahan membuat dua kabupaten ini menetapkan status siaga.
Dua kabupaten/kota itu yakni, Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan atau HSS.
Dari Januari hingga 29 Mei 2023, titik api terdapa 23 yang tersebar di beberapa kabupaten.
14 titik di Banjarbaru, 2 titik Kabupaten Banjar, 1 Tabalong dan 6 Tanah Laut.
Adapun jumlah luasan lahan yang terbakar sampai saat ini, 42,82 hektare. Banjarbaru menjadi yang terbanyak.
Banjarbaru pun sempat membutuhkan helikopter water boming beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Manajer Pusdalop BPBD Kalsel, Ricky Ferdyanto mengatakan, semua kesiapan sudah dibuat untuk menetapkan status siaga Karhutla.
Apakah Kalsel sudah bisa menetapkan status siaga?.
Ricky menjawab bisa. Ia menuturkan, sejatinnya pemprov bisa saja menetapkan status siaga jika sudah ada dua kabupaten yang terlebih dulu berstatus siaga.
“Biasanya kan tiga kabupaten dulu, tapi sebenarnya dua saja sudah cukup jika keadaan mendesak,” katanya.
Ditambahkan Plh Kalak BPBD Kalsel, Bambang Dedi, saat ini pihaknya masih proses untuk menetapkan status siaga Karhutla.
“Kami sudah mengusulkan ke BNPB, tinggal menunggu suratnya,” ujar Bambang.
Pihaknya berjanji akan secepatnya untuk penetapan status siaga Karhutla. Penetapan status ini dibutuhkan agar bisa diusulkannya bantuan ke kementerian.
Bantuanya berupa helikopter patroli, water boming dan lainnya. (mns/K-2)
