JAKARTA, kalimantanpost.com – Peningkatan kualitas persepakbolaan Indonesia membutuhkan pengelolaan PSSI yang sehat. Salah satu indikatornya adalah PSSI tidak boleh merugi agar dalam menjalankan seluruh misinya tidak mendapatkan kendala.
Oleh karena itu, dalam Kongres Biasa PSSI pada 28 Mei 2023 kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan jumlah anggaran yang harus tertutupi oleh PSSI agar seluruh aktivitas pembangunan sepakbola Indonesia dapat dilaksanakan.
Nilai anggaran yang diperlukan PSSI mencapai sekitar Rp260 miliar. Itu sudah termasuk ongkos-ongkos untuk membawa tim nasional, membayar para pelatih, pelatihan-pelatihan, serta mengelola tim nasional.
“Kemarin PSSI sudah melaksanakan Kongres. Di situ PSSI ingin, selain mendapatkan dukungan pemerintah untuk membangun sepakbola, baik infrastruktur maupun tim nasional. Namun, PSSI juga mulai komersialisasi. Kami sudah memperhitungkan sebesar Rp260 miliar target (anggaran). Ini semua akan terbuka pada waktunya, kami sudah menunjuk auditor, Erns and Young, sehingga data akan terbuka, yang mana cost- nya dan berapa pendapatannya,” ujar Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (30/5/2023).
Erick ingin PSSI jangan terus menerus rugi atau membiarkan merugi. PSSI tidak boleh merugi baik dalam hal pestasi maupun dalam mengembangkan usaha.
“Kita harus biasakan PSSI punya strategic planning yang tepat. Seperti pada FIFA matchday, ini harus diyakini tidak hanya membawa prestasi nasional, tetapi juga untuk keuangan yang baik. Dengan pendapatan tiket yang affordable, baik pemasukan dari media, hingga sponsor, saya rasa target bisa ada profit. Supaya jangan dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi. Nanti jadi kapok kalau merugi. Hanya akan jadi mimpi,” paparnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Erick menegaskan setiap pertandingan, baik pertandingan besar yang mendatangkan tim kuat dunia, maupun tim-tim negara lain demi menambah poin Indonesia, seluruhnya telah memperhitungkan dengan matang biaya dan manfaatnya. Termasuk di antaranya dalam menetapkan harga tiket yang ditetapkan setelah dilakukan survei terlebih dahulu. (Mau/KPO-3)
