Banjarmasin, KP – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskomfotik) Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika mengatakan 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi aduan tertinggi di SP4N LAPOR.
Tiga Dinas itu adalah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Windiasti Kartika mengatakan laporan yang masuk melalui SP4N LAPOR paling tinggi pada urutan pertama adalah Dinas PUPR terkait dengan infrastruktur seperti jalan rusak, jembatan, drainase, hingga bangunan di atas sungai.
Hal ini menurutnya hampir sama dengan semua daerah di Indonesia, yang banyak mengeluhkan soal infrastruktur.
Untuk urutan kedua laporan atau pengaduan masyarakat pada Dinas Perhubungan lebih banyak pada persoalan parkir dan parkir liar.
Sementara, untuk urutan ketiga pada Dinas Lingkungan Hidup soal masalah sampah. Windiasti Kartika mengatakan respons atau tanggapan yang diberikan SKPD rata-rata lebih cepat dari yang ditetapkan KemenPAN-RB.
Respons yang diberikan dinas-dinas terkait laporan atau pengaduan masyarakat rata-rata hanya 3 hari, ini jauh lebih cepat dari ketentuan KemenPAN-RB maksimal 5 hari setelah laporan atau pengaduan diterima.
Cepatnya respons ini disebabkan kerja keras dan tanggapnya para Admin di SKPD dan SP4N-LAPOR. Kalau laporan atau aduan dari masyarakat tidak direspons dalam waktu 7 hari, pihaknya bakal memberikan teguran kepada SKPD yang bersangkutan.
Selain itu, kinerja SKPD bakal di evaluasi.”Biasanya kita melakukan evaluasi per semester atau setiap 6 bulan sekali tutur Windiasti Kartika.
Sementara, Diskomfotik Kota Banjarmasin tidak memungkiri bahwa masih ada respons SKPD yang dinilai masyarakat masih lambat.
Menurutnya keterlambatan ini akibat SKPD harus melakukan verifikasi dahulu atas laporan atau pengaduan dari masyarakat. SKPD perlu mengecek kebenaran atas laporan atau pengaduan masyarakat itu benar atau tidak.
Selain itu, laporan atau pengaduan itu bersifat sensitif. Windiasti mencontohkan soal laporan dugaan perselingkuhan yang dilaporkan ke BKD Diklat.
Tentunya SKPD perlu waktu untuk verifikasi dan penelusuran yang lebih mendalam.
Sementara, rata-rata setiap tahun, masuk sekitar 700 hingga 800 Laporan atau pengaduan masyarakat sejak diluncurkan SPAN LAPOR.
Data pengaduan antara bulan Januari hingga bulan April 2023 telah mencapai 100 buah pengaduan atau laporan dari masyarakat tutup Windiasti Kartika. (Mar/K-3)
