Untuk itu, Komisi II memggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan PHP) Barito Kuala untuk mengenalkan inovasi padi apung yang tahan terhadap banjir.
MARABAHAN, KP – Komisi II DPRD Kalsel terus memgawal pengembangan inovasi padi apung di wilayah Kalsel, terutama Kabupaten Barito Kuala yamg hampir sepanjang tahun terendam air.
“Hampir tiga tahun, kami tidak bisa panen. Jangankan panen, untuk menanam padi saja tidak bisa,” kata Kepala Desa Pantai Hambawang, Kabupaten Barito Kuala, Mahdiyanoor pada pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalsel, kemarin.
Diakui, permasalahan banjir ini sangat serius bagi warga yang mengandalkan hidup dari usaha pertanian.
“Air mulai surut, kita akan melakukan taman pada Juli, semoga bertahan tidak teremdam air pada akhir tahun yang kerap terjadi pasang dalam,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi II memggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan PHP) Barito Kuala untuk mengenalkan inovasi padi apung yang tahan terhadap banjir.
Sekretaris DPKP Kalsel, H Imam Subarkah menjelaskan, padi apung merupakan alternatif saat bertani di lahan konvensional tidak memungkinkan karena terendam banjir. Bahkan, Pemprov Kalsel juga sedang mengupayakan alokasi dana bantuan untuk pengembangan inovasi padi apung agar semakin masif.
“Kita sudah menjajaki dengan pabrik plastik di Surabaya. Mudah-mudahan uji coba untuk mengapungkan pot bisa lebih murah dan mudah,” kata Imam Subarkah, pada pertemuan yang dihadiri kelompok tani dan masyarakat.
Hal ini dikarenakan media styrofoam yamg digunakan untuk padi apung masih sangat rentan, rawan patah, kena angin kencang juga bisa lepas atau robek.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Distan TPH Batola, Ir Murniati yang berharap inovasi padi apung ini bisa mengurangi beban petani yang sudah sejak 2020 jauh dari kata produktif.
“Padi apung sangat membantu saat terjadi bencana banjir, mengingat sudah tiga tahun terakhir terendam air,” kata Murniati.
Ditambahkan, pengembangan pasi apung menjadi sangat membantu perekonomian masyarakat disini, ini salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif bertani.
Selain Batola, Komisi II juga memantau perkembangan inovasi padi apung di Kabupaten Balangan.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan, Rizkianor Fauzi mengatakan secara analisa ekonomi, program padi apung kurang menguntungkan, namun meskipun padat modal, program ini banyak kelebihannya dan sebagai solusi bagi daerah yang sering terendam sepanjang tahun.
“Ini bukan suatu pengganti padi yang ditanam di lahan yang ada. Ini alternatif bagi daerah yang sepanjang tahun terendam,” kata Rizkianor.
“Kita memang perlu inovasi, tetapi mencari solusi agar penggunaan padi apung bisa berbiaya lebih murah,” jelasnya.
Anggota DPRD Komisi II DPRD Kalsel, H Iberahim Noor berharap di tengah ancaman banjir, Kabupaten Batola dan Balangan tetap bertahan sebagai lumbung padi Kalsel.
Untuk kendala biaya yang mahal, menurutnya perlu kolaborasi untuk memikirkan bersama alternatif styrofoam, misal dengan plastik daur ulang, bambu, dan lain sebagainya.
“Ternyata hasil program padi apung tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan media tanam dan lainnya,” kata politisi Partai NasDem.
Namun, inovasi padi apung di daerah Balangan akan dikembangkan menjadi salah saru daya tarik desa wisata. (lyn/K-1)
