Tanah Laut, KP – Pada Kamis (15/06) digelar Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orsng Asing (Opsgab Timpora) Laut Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 di perairan Laut Tabanio. Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah didampingi Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, jajaran Divisi Keimigrasian serta Kantor Imigrasi Banjarmasin. Turut bergabung pula institusi terkait, termasuk KSOP Banjarmasin, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Administrator Pelabuhan (Hubla), LANAL Banjarmasin, dan Perusahaan Adaro Taboneo Port.
Operasi gabungan ini dilakukan dengan melibatkan kapal angkut batubara PARASKEVI 2 dengan awak kapal WNA Filipina yang berjumlah 21 orang sebagai sasaran pemeriksaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kelengkapan dokumen serta memeriksa izin dari KSOP, informasi jumlah tenaga asing, dokumen paspor dan Bea dan Cukai, serta kesehatan awak kapal. Semua aspek tersebut menjadi perhatian penting dalam rangka memenuhi standar dokumen bagi kapal asing.
Dalam operasi ini, Kakanwil dan para Kepala Divisi secara langsung memantau Pelabuhan Apung Taboneo yang baru di tetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan bagian dari Kanim Kelas I Banjarmasin dan turut ikut langsung menyaksikan pemeriksaan kelengkapan dokumen imigrasi di Kapal Asing yang diserahkan oleh Captain Kapal PARASKEVI 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen yang diberikan oleh kapten kapal tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi standar dokumen keimigrasian bagi kapal asing.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Faisol Ali mengungkapkan pentingnya sinergi antara institusi terkait dalam menjalankan operasi gabungan ini.
“Melalui Operasi Gabungan Timpora Laut ini, kami berupaya meningkatkan sinergi antara KSOP Banjarmasin, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, Administrator Pelabuhan (Hubla) dan instanso terkait lainnya. Kolaborasi yang baik antarinstansi ini akan memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik dalam aktivitas maritim di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Operasi Gabungan Timpora Laut Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengawal kegiatan kelautan dan menjamin keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya sinergi yang kuat antara instansi terkait, diharapkan kegiatan operasi semacam ini dapat memberikan dampak positif dalam mengamankan perairan serta mendukung kelancaran aktivitas pelayaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Kalimantan Selatan. (Ril/KPO-1)
