Perceraian di Palangka Raya Capai 208 kasus, 162 Diantaranya Menggugat istri

PALANGKA RAYA, kalimantanpost.com – Sejak Januari hingga minggu kedua Juni 2023, Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat perceraian di kota berkisar 208 kasus.

“Dari 208 kasus perceraian itu, 162 yang menggugat istri dan 46 cerai talak. Dari sekian kasus juga sudah diupayakan mediasi agar tidak terjadi perceraian,” kata Juru Bicara Pengadilan Agama Palangka Raya M Azhari, Jumat (16/6/2023).

Dikatakan, ada tiga hal yang paling dominan dalam perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Palangka Raya pertama yakni pertengkaran terus menerus. Kedua, salah satu pihak meninggalkan, dan ketiga faktor ekonomi.

Azhari mengungkapkan, dalam satu bulan pihaknya menangani cerai gugatan lebih dari sepuluh perkara, sehingga di Pengadilan Agama Palangka Raya pihak Istri paling dominan.

“Dapat dilihat dari jumlah perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak,” katanya.

Ia menegaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa gara-gara pertengkaran terus-menerus dan tidak biasa didamaikan lagi, adalah persoalan yang banyak terjadi. Sehingga perceraian diputuskan.

“Ada juga persoalan meninggalkan istri atau suami cukup lama. Terkait faktor ekonomi, tidak diberi nafkah secara layak, suami tidak bekerja atau istri tidak bekerja, juga tidak diberikan nafkah lahir batin,” bebernya.

Kemudian itu, sambung Azhari, tidak hanya soal pertengkaran, faktor ekonomi dan ditinggalkan salah satu pihak menjadi alasan perceraian, juga terkadang lantaran salah satu pihak melakukan perselingkuhan.

“Ada juga perceraian lantaran perselingkuhan, secara grafik banyak dan itu baik pihak suami atau istri. Makanya jika perempuan salah, suami mengajukan cerai talak. Jika laki-laki yang salah, perempuan menggugat,” tegas Azhari yang juga merupakan salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

Azhari juga menambahkan, jika terkait dominasi profesi perceraian dari kalangan swasta paling dominan. Namun ada juga dari profesi lain, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik dengan alasan pekerjaan hingga perselingkuhan.

“Paling banyak memang swasta. Tapi ada juga aparatur sipil negara. Alasannya ada macam-macam ada juga gara-gara selingkuh,” demikian Azhari. (Ant/KPO-3)