Banjarmasin, KP – Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menghadiri rapat paripurna, perihal Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (07/07/2023).
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Tugiatno, Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, seluruh pimpinan SKPD, Camat, Perusda beserta seluruh anggota fraksi.
Dalam kesempatan itu, dilaksanakan penyampaian laporan akhir sekaligus penandatangan persetujuan bersama antara DPRD Kota Banjarmasin dengan Pemko Banjarmasin terhadap pertanggungjawaban APBD kota Banjarmasin TA 2022 usai sebelumnya telah dilakukan rapat finalisasi antara badan anggaran (Banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada 6 Juli 2023 lalu.
Selain itu, juga disampaikan beberapa evaluasi mengenai realisasi anggaran maupun pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Banjarmasin yang sekiranya dapat menjadi masukan dan ditindaklanjuti, sehingga perolehan PAD kedepan dapat meningkat secara signifikan.
H Arifin Noor mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh SKPD terkait realisasi anggaran selama tahun 2022 lalu. Kendati begitu, pihaknya akan mengevaluasi masukan-masukan yang diberikan sebagai bahan optimalisasi pelaksanaan APBD kota Banjarmasin di tahun 2023.
“Memang tadi ada beberapa masukan yang sangat berarti dari hasil laporan, ini tentu menjadi catatan bagi SKPD kami untuk melakukan evaluasi terhadap SKPD penghasil,” ujarnya.
“Terutama mengenai sistem retribusi maupun potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang musti ditingkatkan kedepan,” timpalnya.
Ia berharap, pada pelaksanaan APBD di tahun 2023 nanti, program maupun kegiatan yang dianggarkan dapat optimal serta dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
“Sekali lagi terima kasih atas segala masukan, kritik dan saran yang membangun pada saat pembahasan Raperda APBD TA 2022, kami akan lebih cermat lagi termasuk soal optimalisasi retribusi dan pajak daerah,” kata Arifin Noor.
“Ini penting agar PAD kita bisa lebih meningkat lagi hingga menyentuh target, sehingga sasaran pembangunan pun dapat tercapai,” tutupnya. (diskominfotik/K-7)
