Akumulasi jumlah jenis kekerasan terhadap anak per bulan Juni yang tercatat di UPTD PPA Banjarmasin sebanyak 36 kasus, data ini didapat dengan memisahkan data kasus yang dialami perempuan
BANJARMASIN, KP – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin terus meningkat.
Mengutip data laporan jumlah korban kasus kekerasan dari UPTD PPA Kota Banjarmasin, kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Mei mencapai 10 kasus, yang terdiri 2 kasus untuk anak laki-laki dan 8 kasus untuk anak perempuan.
Sementara pada bulan Juni terjadi 6 kasus terdiri dari 3 kasus untuk anak laki-laki dan 3 kasus untuk anak perempuan.
Akumulasi jumlah jenis kekerasan terhadap anak per bulan Juni yang tercatat di UPTD PPA Banjarmasin sebanyak 36 kasus, data ini didapat dengan memisahkan data kasus yang dialami perempuan.
Kasus yang terjadi meliputi kasus kekerasan fisik sebanyak 5 kasus, kekerasan psikis sebanyak 7 kasus, kekerasan seksual sebanyak 11 kasus, ekonomi atau penelantaran sebanyak 9 kasus serta kasus akibat faktor lain sebanyak 4 kasus.
Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor usai Acara Ajang Kreativitas Anak Paud dan Gebyar Paud Se-kota Banjarmasin di Menara Siring mengatakan sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
Menurutnya tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap anak baik di dalam rumah atau diluar rumah termasuk di dalam sekolah.
Pemko Banjarmasin berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dengan pembinaan terus menerus kepada orang tua dan guru-guru pengajar di tingkat PAUD hingga tingkat diatasnya.
Disebutkannya banyak faktor penyebab kekerasan terhadap anak, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor kejiwaan orang tua.
Jangan sampai anak kenapa-kenapa karena orang tuanya pusang (pusing) mengurus anak tutur Ariffin Noor.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi mengatakan peran orang tua, guru dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan anak yang terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Dirinya telah menghimbau dan memberikan edaran kepada pengelola PAUD untuk menghindari hal-hal yang dapat menjurus pada kekerasan anak.
Disebutnya Dinas Pendidikan rutin melakukan pengawasan lebih ketat dalam rangka perlindungan terhadap anak. (mar/K-3)
