Banjarmasin, KP – Perjuangan Komisi III DPRD Kalsel untuk perbaikan jalan nasional Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu belum menunjukan hasil, bahkan komisi yang membidangi masalah pembangunan ini harus bersabar menunggu informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Belum ada perkembangan yang signifikan terkait perbaikan jalan nasional di Km 171,” kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Troy Satria kepada wartawan, usai rapat kerja dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Selasa (18/7/2023), di Banjarmasin.
Padahal pada pertemuan dengan Ditjen Meneral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta pada 7 Juli 2023, Komisi III sudah memberikan tenggat waktu satu minggu agar kementerian bisa memberikan kejelasan kapan perbaikan dilaksanakan.
“Tenggat waktu satu minggu sudah berakhir, namun belum ada tanggapan dari Kementerian ESDM,” tambah politisi Partai Golkar.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani yang mengatakan masih menunggu informasi dari Kementerian ESDM soal tindak lanjut perbaikan jalan tersebut.
“Ini juga sudah kita pertanyakan dengan Dinas ESDM Kalsel, kapan realisasinya,” kata Sahrujani.
Sahrujani mengakui kesal karena hingga kini permasalahan jalan nasional di Km 171 masih berlarut-larut, tanpa ada kejelasan kapan dilakukan perbaikan dan bagaimana pendanaannya.
“Rencananya perbaikan jalan ini melibatkan perusahaan tambang yang ada di Kalsel, yang jumlahnya mencapai 83 perusahaan,” jelas politisi Partai Golkar.
Namun, belum dapat dipastikan bagaimana bentuk urunan atau gotong royong untuk memperbaiki jalan nasional tersebut, atau bisa juga menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
“Kita juga belum tahu, apakah ini dimungkinkan untuk membiayai perbaikan jalan nasional tersebut,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong.
Diakui, perbaikan jalan di Km 171 ini sangat krusial demi kepentingan masyarakat yang berada di wilayah Timur Kalsel, terutama arus barang dan transportasi.
“Saat ini terpaksa harus menggunakan jalan alternatif, yang kondisinya tidak terlalu bagus,” jelas Sahrujani. (lyn/KPO-1)
