Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Hulu Sungai TengahKabar Banua

BPKP Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di HST

×

BPKP Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di HST

Sebarkan artikel ini
Hal 2 Barabai 4 klm 12
PENYERAHAN - Cinderamata dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan ke Narasumber dan Bupati HST, serta cinderamata dari Bupati HST kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalsel. (KP/Ist)

Barabai, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2023, acara dibuka oleh Bupati HST H Aulia Oktafiandi, bertempat di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (20/7/2023).

Kegiatan dihadiri oleh 161 kepala desa yang berada di wilayah Kab HST, Unsur Forkopimda HST, pejabat terkait dan undangan lainnya.

Kalimantan Post

Dalam sambutannya Bupati Aulia mengatakan Pemerintah Desa adalah lini terdepan Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan yang paling mengerti akan kebutuhan daerahnya, sehingga diharapkan dapat aktif melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing.

Aulia berharap dengan diselenggarakannya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa hari ini, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa, sebagai pemantapan kinerja Pembakal dan Perangkat Desa di Kabupaten HST yang difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kiranya kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, terutama terkait mekanisme penyaluran dana desa, pertanggungjawaban dana desa dan pengelolaan keuangan desa, katanya.

“Saya berpesan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, transparan dan akuntabel serta partisipatif sehingga penggunaan dana desa lebih efektif dan efisien,” tutup Bupati.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pernyataan komitmen Bersama untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab HST H M Fajaruddin diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Pernyataan Komitmen Bersama.

Memasuki acara inti, yaitu Diskusi panel dipandu oleh Plt Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad sebagai moderator, dengan Narasumber Anggota Komisi IV DPD RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejaksaan Negara Hulu Sungai Tengah, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca Juga :  Bupati HST Ingatkan Menuju Indonesia Emas 2045 Anak Hebat dan Kuat

Dalam wawancara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengatakan desa di Kabupaten HST memliki potensi dibidang Pariwisata, bila ditingkatkan pariwisatanya desa bisa memperoleh pendapatan atau mengumpulkan sekitar 4,5 milyar.

“Kita ingin mendorong agar desa di HST, karena memiliki potensi pariwisata yang bagus harus punya usaha terkait pariwisata,” katanya

Kepala Perwakilan menerangkan, Kebetulan dari Balai Pelatihan punya Kemendes ada program pelatihan pengembangan desa wisata, kita ingin mensinergikan antara desa dengan Balai pelatihan tersebut. Selanjutnya bagaimana desa bisa mengembangkan Bumdes, agar perekonomian desa bisa berkembang sehingga tingkat kemiskinan bisa turun.

“Hasil evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, atensinya Pembakal (Kepala Desa) dan aparatnya harus banyak diberikan pelatihan, jangan sampai mereka tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman,” tutupnya.

Diakhir acara dilakukan penyerahan cinderamata dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan kepada Narasumber dan Bupati HST, serta cinderamata dari Bupati HST kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalsel. (ary/K-6)

Iklan
Iklan