Banjarmasin, KP – Keberadaan bus rapid trasit (BRT) Banjarbakula sangat diminati masyarakat, namun operasional bus bantuan dari Kementerian Perhubungan RI justru merugi.
“Karena biaya operasional BRT Banjarbakula mencapai Rp60 miliar per tahun, namun pendapatan hanya Rp5 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M Fitri Hernadi kepada wartawan, di sela rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (18/7/2023), di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan tarif yang dikenakan hanya sebesar Rp6 ribu per orang, sedangkan mahasiswa/pelajar Rp4 ribu per orang.
“Jelas ini tidak mampu menutupi biaya operasional, yang hingga kini masih disubsidi,” tambahnya.
Operasional BRT selama ini ditanggung Kementerian Perhubungan RI, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan, namun kerjasama ini akan berakhir pada 2025 mendatang.
“Rencananya, Kementerian Perhubungan RI menyerahkan paling tidak satu koridor kepada Pemprov Kalsel pada 2024,” ungkap Fitri.
Ditambahkan, BRT Banjarbakula kini melayani empat koridor dengan belasan armada, yakni koridor 1 melayani rute dari terminal Gambut Berkat hingga ke O Kilometer di siring Sudirman Banjarmasin. Sedangkan koridor 2 melayani rute dari Terminal Gambut Barakat hingga ke Simpang 4 Banjarbaru.
Selanjutnya koridor 3 di Terminal km 6 Banjarmasin dengan rute hingga ke Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Terakhir koridor 4 dari Terminal Gambut Barakat hingga Kantor Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.
Kendati demikian, operasional BRT harus tetap dilaksanakan, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus membiasakan masyarakat menggunakan angkutan massal.
“Kita harus merubah mainset masyarakat agar terbiasa menggunakan angkutan umum,” ujar Fitri.
Apalagi keberadaan BRT ini sangat diminati masyarakat, mengingat load factor mencapai 62 persen pada saat jam kerja dan kosong. Jauh lebih tinggi dibandingkan 10 provinsi lain yang mendapatkan bantuan BRT.
“Kalsel menempati urutan kedua, hanya kalah dengan Bogor, yang merupakan kota pelajar dan terbiasa menggunakan angkutan umum,” jelasnya.
Menurut Fitri, pelayanan angkutan massal memang tidak menguntung dari segi tarif angkutan, namun hal ini harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, biaya pembangunan jalan dan lingkungan hidup.
“Banjarbaru saat ini pada Sabtu Minggu sudah mengalami kemacetan, apalagi nanti pada 10 tahun ke depan,” kata Fitri.
Untuk itulah, perubahan mainset masyarakat menggunakan angkutan massal sangat penting untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mencegah pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. (lyn/KPO-1)
