Dinkes Usulkan Tambahan Anggaran Rp10 Miliar [] Untuk Kelola JKN

Banjarmasin, KP – Dinas Kesehatan Kalsel mengusulan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar pada APBD 2024 untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN).

Selain itu, juga untuk penambahan hibah Palang Merah Indonesia (PMI) dan lembaga kemasyarakatan.

“Kita mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, dr Diauddin, usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (26/7/2023), di Banjarmasin.

Diaduddin mengungkapkan, postur angagran Dinas Kesehatan Kalsel pada 2023 mencapai Rp145,39 miliar, sedangkan pada 2024 naik menjadi Rp152,37 miiar.

“Namun jumlah ini masih kurang jika diperuntukan bagi jaminan keseahtan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, pihaknya perlu membahas rencana kerja pada 2024 dan juga program usulan di perubahan 2023, Firman Yusi.

“Usulan-usulan ini akan menjadi bahan pembahasan di rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada rapat evaluasi Program Kerja 2023 dan Rencana Kerja 2024.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan, diperlukan tinjauan lebih lanjut mengenai Standard Pelayanan Minimum (SPM) agar dapat terwujud pada 2024.

“Kami menginginkan pemenuhan SPM yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dapat diwujudkan pada 2024,” kata Bang Lutfi, panggilan akrab Lutfi Saifuddin.

Hal ini dikarenakan anggaran kesehatan saat ini tidak lagi menjadi Mandatory Budget, artinya diperlukan perhatian khusus mengingat hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan masyarakat.

“Untuk membantu mewujudkan pemenuhan SPM tersebut, Komisi IV akan berkomitmen terus berjuang agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tambah politisi Partai Gerindra.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga melaksanakan rapat bersama mitra kerjanya, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kalsel. (lyn/KPO-1)