DPRD Kalsel Gelar Rakor Optimalisasi Penerapan E-TLE [] Sepakat dukung penambahan E-TLE

Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel melaksanakan rapat koordinasi optimalisasi terhadap implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), sebagai tindak lanjut hasil monitoring dewan.

Hal ini dikarenakan Kalsel hanya memiliki enam perangkat E-TLE statis dan lima perangkat E-TLE mobile handheld, dimana jumlah tersebut sangat sedikit untuk melengkapi kebutuhan alat tilang elektronik di titik-titik rawan pelanggaran di Kalsel.

“Jadi DPRD Kalsel bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel menggelar rakor bersama seluruh stakeholders kabupaten dan kota untuk berpartisipasi dalam percepatan penambahan perangkat E-TLE,” kata Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, di Aula HM Ismail Abdullah Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (26/7/2023).

Supian HK mengatakan, masing-masing stakeholder di kabupaten/kota telah sepakat dan setuju untuk menyukseskan program penambahan perangkat E-TLE tersebut.

“Kita minta Dirlantas Polda Kalsel untuk bersurat secara resmi ke Pemkab/Pemko untuk merincikan terkait ini, agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata politisi Partai Golkar.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel, Kombes Pol Robertho Pardede memaparkan, penambahan titik pemasangan kamera E-TLE direncanakan tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

“Berdasarkan survey, pemetaan, dan anev yang dilakukan, saat ini paling dibutuhkan kamera E-TLE di 57 titik yang tersebar di wilayah Kalsel,” kata Robertho.

Sedangkan jumlah perangkat E-TLE di tiap kabupaten/kota akan disesuaikan dengan skala prioritas.

Robertho juga menambahkan, keberadaan E-TLE ini memberikan manfaat, seperti kepastian hukum untuk masyarakat, membudayakan tertib berlalu-lintas, hingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Ditambahkan, fungsi perangkat E-TLE yang sangat penting ini, sehingga Dirlantas Polda Kalsel memohon dukungan dari semua pihak, agar penambahan perangkat E-TLE diupayakan secepatnya.

“Jika seluruhnya dibebankan ke Pemprov Kalsel, tentu akan berat, karena mereka juga memiliki program prioritas lainnya, seperti stunting dan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari kabupaten dan kota,” tambah Robertho. (lyn/KPO-1)