Film yang dibuat dengan anggaran Rp 6,8 miliar tentu harus bisa dipertanggungjawabkan bagi potensi pendapatan bagi daerah, karena menonton film JSS tidak gratis dan jejaring bioskop nasional sudah dipatok harga tiket masuk mencapai puluhan ribu rupiah
BANJARMASIN, KP – Produk Film “Jendela Seribu Sungai” yang kini menghiasi layar lebar Tanah Air sejak pertengahan bulan Juli ini, dan mengangkat kisah budaya dan perjuangan anak-anak asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih terus menaui kritik.
Padahal pada pemutaran perdana “Jendela Seribu Sungai” di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7) malam, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga bertindak sebagai produser eksekutif mengatakan film tersebut sangat mengharapkan menjadi hadiah terindah bagi Kota Banjarmasin yang akan segera merayakan hari jadinya yang ke-497.
Ir. H. Sukhrowardi, M.AP., Anggota DPRD Kota Banjarmasin, dari Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar turut hadir Pada pemutaran perdana “Jendela Seribu Sungai” tersebut. Sebagai Anggota DPRD bagian Anggaran, Sukhrowardi menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan proses pembiayaan film ini.
“Kami ingin menyampaikan bahwa dari awal ada miss komunikasi antara anggota DPRD Kota Banjarmasin khususnya masalah anggaran, dimana anggaran ini diambil dari APBD Kota Banjarmasin yang digelontorkan untuk film ini, dan ini tidak ada komunikasi yang sempurna, “terangnya saat di temui awak media di sela – sela acara pemutaran Perdana Film “Jendela Seribu Sungai”, Senin malam (17/07/2023).
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa setelah meminta penjelasan bahwasanya ada peraturan yang menyatakan bahwa film ini sebagai aset yang bisa di komersilkan, sehingga bisa dijadikan nilai finansial.
“Bagi kita asal ada regulasi yang bisa bermanfaat bagi publik khususnya promosi bagi kota kita, tentu ini adalah hal yang bagus untuk kita saksikan, ” ujarnya.
Menurut Sukhrowardi, kehadirannya di acara ini untuk melihat bagaimana kualitas dari film ini dan melihat antusias dari pada penonton yang sudah di kerjasama kan dengan pihak sinema XXI.
“Kalau nanti film yang nilai APBDnya sekitar 6,8 Milyar itu atau 50% dan 10% itu kembali, ini sudah merupakan satu hal yang luar biasa, lagi – lagi kami berharap ada sinergitas antara pemerintah kota dengan kami dari DPRD kota Banjarmasin, khususnya kami dari fraksi Golkar bagian anggaran, dan ini tentu hal yang sangat bagus. Sehingga masyarakat tidak harus di pertontonkan dengan perdebatan komunikasi, tetapi kita beri dorongan kepada publik sebagai solusi, bahwa kota kami “Kota Seribu Sungai, ” Memiliki prospek kedepan sebagai sebuah kota pariwisata satu – satunya di Indonesia, “ungkapnya.
Sedangkan anggota Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN, Afrizaldi mengingatkan dewan tidak mempersoalkan masalah pembuatan film JSS.
“Yang kami permasalahakn adalah bukan soal pembuatan film atau tujuan dari pembuatan film JSS. Tapi, soal mekanisme penganggaran film JSS yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di APBD Perubahan 2022,” ucap Afrizaldinya.
Menurutnya, pemerintah kota justru mengkamuflasekan kegiatan bersumber dari anggaran uang rakyat demi membikin film JSS dengan dalih promosi daerah.“Ini yang harus digarisbawahi bahwa dewan mengeritisi adalah pada proses pengajuan anggaran pembuatan film JSS yang tidak transparan. Bahkan, kami merasakan kecolongan dengan model kamuflase anggaran itu,” ucap Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banjarmasin ini.
Menurutnya, film yang dibuat dengan anggaran mencapai Rp 6,8 miliar itu, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. “Dalam potensi pendapatan bagi daerah, karena menonton film JSS itu tidak gratis. Kabarnya di jejaring bioskop nasional sudah dipatok harga tiket masuk mencapai puluhan ribu rupiah,” kata Afrizal.
Tak hanya soal potensi pendapatan yang bisa masuk kategeri pemasukan bagi daerah, Afrizal juga menyentil soal film yang digadang-gadang jadi wahana promosi daerah.
“Kalau bicara pemasukan tentu harus ada peraturan daerah (perda) sebagai acuannya, apakah bisa dipungut dari hasil penjualan tiket masuk menonton film JSS. Kemudian, jika soal promosi daerah, apakah itu berdampak bagi Banjarmasin?” cecar Afrizal.
Menurut dia, dengan kekuatan visual yang ditonjolkan pihak prosedur film JSS, seperti kondisi Sungai Martapura yang digambarkan berair jernih kebiru-biruan atau hijau toska justru faktanya sebaliknya, airnya keruh kecoklat-coklatan.
“Jelas, saat penonton film JSS misalkan ingin berkunjung ke Banjarmasin, bisa jadi terkejut dengan kondisi riil di lapangan. Niat awal untuk promosi daerah, jangan sampai dengan melihat fakta yang ada di Banjarmasin juga membawa hal yang memalukan,” kata Afrizal.
“Pendapat saya sebelum bikin film untuk mempromosikan daerah, lebih baik dibenahi dulu Kota Banjarmasin. Jangan sampai saat berkunjung ke Banjarmasin, alih-alih wisatawan puas, justru bisa jadi kecewa dengan melihat fakta yang ada,” kata Wakil Ketua DPW PAN Kalsel ini.
Film garapan Radepa Studio adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Garuda di Dadaku, Perahu Kertas, Mencari Hilal dan lainnya. Radepa Studio ditunjuk Pemko Banjarmasin untuk menggarap film berjudul Jendela Seribu Sungai (JSS) mengangkat novel dengan judul yang sama karya Miranda Seftiana dan Avesina. Laiknya film Laskar Pelangi atau film lainnya, Afrizal berpendapat sebenarnya Kota Banjarmasin belum siap untuk dipromosikan sebagai kota yang bersih dan nyaman (baiman).
“Itu menurut saya. Jadi anggaran yang besar semacam ongkos pembuatan film JSS sebenarnya bisa digunakan untuk membenahi dan memperbaiki kota. Sesuai slogan Banjarmasin Baiman (Barasih wan Nyaman) sehingga hal itu benar-benar tercermin pada kenyataan sebagai kota yang nyaman dan ramah lingkungan,” pungkas A.
