Banjarbaru, KP – Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, masih menjadi PR.
Rata-rata skor baseline kepatuhan 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan baru mencapai 23,04.
Hulu Sungai Tengah (HST) berada di urutan buncit.
Skorenya hanya 6. Berbeda jauh dengan Banjarbaru yang berada di urutan pertama, skorenya mencapai 48,5.
Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menyampaikan hasil pengawasan BPKP Kalimantan Selatan pada triwulan II tahun 2023 menemukan beberapa hal terkait kepatuhan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan terhadap Program P3DN.
“Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan harus meningkatkan sistem manajemen kepatuhan Program P3DN karena masih jauh di bawah skor idel 100,00.
Hanya satu pemerintah daerah yang menuju kepatuhan yang cukup baik, yaitu Pemko Banjarbaru,” ujarnya, Jumat (7/7).
Rudy menyebut rata-rata skor kepatuhan pemerintah daerah di atas BUMD/BLUD di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran Tim P3DN pemerintah daerah dalam menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain menilai kepatuhan pemerintah daerah atas Program P3DN, Rudy juga mengungkapkan pengawasan BPKP Kalimantan Selatan adalah atas kinerja Program P3DN.
Dalam meningkatkan kinerja Program P3DN, BPKP Kalimantan Selatan akan melakukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Pengawasan kolaboratif tersebut mulai dari identifikasi ukuran kinerja yang relevan, pengembangan kerangka kerja kinerja, penilaian mandiri, audit kinerja, dan evaluasi hasil pengawasan.
Kerangka kerja kinerja P3DN sendiri mencakup dimensi permintaan, pasar, dan penyediaan.
Harapannya, Program P3DN akan menciptakan nilai-nilai yang berkontribusi bagi kemandirian industri nasional dan lokal.
Diskusi terbatas tersebut merupakan langkah awal dalam upaya pengawasan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah dan BPKP.
Tujuan utamanya adalah untuk membahas tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada.
Dengan demikian, Program P3DN di pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat mencapai hasil yang lebih baik.
Saat diskusi tersebut, apresiasi juga diberikan oleh BPKP Kalimantan Selatan kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam pengukuran kepatuhan.
Dengan dukungan dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, Rudy berharap Program P3DN dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Melalui pengawasan kolaboratif dan upaya yang berkelanjutan, BPKP Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kinerja Program P3DN,” tegasnya. (mns/K-2)
