Bandung, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong optimalisasi pendapatan daerah, terutama yang potensial seperti pajak air permukaan (PAP), mengingat Kalsel memiliki banyak usaha pertambangan.
“Kalsel kalah dari Jawa Barat dari penerimaan PAP, padahal memiliki lebih banyak usaha pertambangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Supratowo, usai kaji tiru ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Jumat (28/7/2023), di Bandung.
Imam Suprastowo mengatakan, sebagai provinsi penyangga ibu kota negara (IKN), Kalsel perlu belajar banyak, lebih-lebih terkait pengelolaan pendapatan daerah.
“Salah satu yang penting untuk dipelajari adalah pungutan PAP, yang di Kalsel jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Barat,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Diungkapkan, pendapatan dari PAP di Jawa Timur sangat banyak, bahkan mencapai Rp110 miliar, sedangkan Kalsel dengan banyaknya usaha pertambangan dan perkebunan hingga Juni 2023 baru mencapai Rp10 miliar.
“Kita perlu belajar dengan Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan dari PAP,” ujar Imam Suprastowo.
Karenanya, Imam Suprastowo mendorong adanya terobosan-terobosan dan inovasi di Kalsel agar dapat mengoptimalisasi penyerapan pajak dari sejumlah perusahaan di banua.
“Diharapkan Bapenda Kalsel lebih terbuka untuk inovasi-inovasi, sehingga ke depan kita betul-betul memperoleh PAD yang optimal,” tegas Imam Suprastowo.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Bapenda Jawa Barat, R Mukti Subagja mengatakan, kunjungan ini dalam rangka saling berbagi bagaimana meningkatkan potensi dan strategi mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Kita bisa saling berbagi informasi dan strategi untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke provinsi dengan slogan Jabar Juara ini didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Riandy Hidayat.
“Kita berterimakasih atas sharing terkait regulasi-regulasi maupun optimalisasi pada pengelolaan pendapatan daerah,” kata Riandy. (lyn/KPO-1)
