Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan

Space Iklan
HEADLINE

Komisi II Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

×

Komisi II Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
IMG 20230725 WA0056
PERKEBUNAN SAWIT – Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin berkonsultasi ke Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI terkait tata kelola sawit berkelanjutan, Senin, di Jakarta. (KP/ist)
Space Iklan

Jakarta, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di daerah.
Apalagi sub sektor perekebunan kelapa sawit ini merupakan primadona, tempat masyarakat menggantungkan kehidupannya.


“Jadi kita perlu berkonsultasi dan berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kalsel,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, yang mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Direktorat Jendral (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, kemarin, di Jakarta.

GBK


Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, sehingga sektor ini perlu digenjot agar dapat meningkatkan kesejahteraan pertani, terutama sub sektor perkebunan kelapa sawit.


Menurut Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin, percepatan pembangunan pada sub sektor kelapa sawit sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.


“Makanya harus ada dan sangat penting sekali tata kelola kelapa sawit berkelanjutan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.


Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengungkapkan, salah satu permasalahan yang dihadapi para petani di lapangan, terkait pembibitan, dan Kalsel harus lebih banyak pembenahan masalah bibit. terkait ini.

IMG 20230725 WA0057


“Lebih-lebih lagi, usaha kelapa sawit yang lebih memihak kepada konglomorasi,” ungkap Imam Suprastowo.


Dijelaskan, Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kalsel dimiliki perusahaan besar, atau petani sawit terpaksa harus menjual hasil kelapa sawit ke perusahaan, sehingga luasan lahan kelapa sawit tidak berkorelasi dengan kesejahteraan petani.


Bahkan, di lapangan, petani hanya mendapatkan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulannya. “Ini sangat mengenaskan sekali,” ujar politisi PDI Perjuangan.


“Jadi, kita perlu kerja keras. Dewan hanya bisa menampung aspirasi dan menyampaikan ke eksekutif. Sebab, eksekutiflah yang mengeksekusinya,” tambahnya.

Baca Juga :  Kalteng Komitmen Promosikan Budaya Daerah


Sementara itu, Subkoordinator Usaha Perkebunan, Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Prasetyo Djati mengapresiasi wakil rakyat yang peduli dan membuktikannya lewat perwujudan nyata, dengan menyampaikan
permasalahan-permasalahan yang ada ke kementerian.


“Ini merupakan wujud nyata kepedulian wakil rakyat kepada para petani,” kata Prasetyo.
Ditambahkan, kementerian juga mendorong para petani agar mendapatkan kesejahteraannya. Sebab, mereka merupakan ujung tombak kemajuan agrobisnis. (lyn/KPO-1)

Iklan
Iklan