Palangka Raya, KP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi yang melibatkan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalteng beserta beberapa Perangkat Daerah lainnya yang menjadi pelaksana fokus RB.
Pelaksanaan rapat koordinasi difokuskan untuk membahas pengisian Rencana Aksi RB General dan Tematik dalam rangka Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kalteng 2021 – 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Senin (10/7).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng Lilis Suriani, dihadiri Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yosias dan para pejabat terkait.
Fokus utama rapat adalah pengisian rencana aksi dari RB General dan RB Tematik, yang memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan Prov. Kalteng. RB General bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola internal instansi pemerintah, sementara RB Tematik menargetkan percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah.
Lilis menjelaskan kedua fokus tersebut harus berjalan seiring, mirip dengan dua jalur atau double track. “Dalam rapat ini, koordinasi antara Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah dilakukan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Aksi sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB),” jelas Lilis.
Ia menekankan pentingnya melengkapi dokumen sesuai dengan format yang diberikan oleh KemenPAN RB. Mengingat masih ada waktu yang tersisa sebelum batas pengumpulan dokumen, rapat ini dijadikan kesempatan untuk menyempurnakan dokumen yang akan diserahkan, Hal ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kualitas dokumen agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penilaian RB Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yosias juga menambahkan bahwa Hasil Rencana Aksi akan ditinjau langsung oleh KemenPAN RB di Prov. Kalteng. “Pelaksanaan peninjauan dari pengisian Rencana Aksi RB sendiri akan jatuh pada triwulan keempat tahun ini, yang kemungkinan jatuh pada bulan Oktober atau November. Penilaian ini akan menjadi penentu nilai RB Pemerintah Provinsi pada tahun 2023, setelah sebelumnya memperoleh nilai B,” katanya.
Harapanya rapat mampu sinergi antara Biro Organisasi dan PD leading sector akan meningkatkan kualitas rencana aksi yang disusun, sehingga mampu memperbaiki sistem dan tata kelola internal instansi pemerintah serta mendukung percepatan penyelesaian isu-isu nasional yang relevan. Pemprov.
Kalteng berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan dan reformasi birokrasi guna mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat. (drt/k-10)
