Banjarbaru, KP – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai Pemko Banjarbaru meraih skor tertinggi kepatuhan terhadap Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kalsel.
Program P3DN menjadi fokus pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di masing-masing daerah. Program yang diinisiasi menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Diketahui, dari 14 pemerintah daerah (Pemda) di Kalsel, baru satu Pemda yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap Program P3DN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yakni Pemko Banjarbaru.
Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap mengatakan, hasil pengawasan BPKP Kalsel pada triwulan II tahun 2023 menemukan beberapa hal terkait kepatuhan pemerintah daerah di Kalsel terhadap Program P3DN.
“Rata-rata skor baseline kepatuhan 13 Pemkab/Pemko, termasuk Pemprov Kalsel mencapai 23,04, yaitu di atas rata-rata skor kepatuhan BUMD/BLUD di Kalsel,” ujarnya pada Diskusi Terbatas dengan Tim P3DN Pemerintah Daerah.
Hal inilah yang diyakini BPKP Kalsel, bahwa pemerintah daerah di Kalsel harus meningkatkan sistem manajemen kepatuhan Program P3DN, karena masih jauh di bawah skor ideal 100,00.
“Hanya satu pemerintah daerah yang menuju kepatuhan yang cukup baik, yaitu Pemko Banjarbaru,” ungkap Rudi, Jumat (7/7/2023).
Lebih lanjut diungkapkan, skor kepatuhan Pemko Banjarbaru terhadap Program P3DN yakni 48,5 persen. Kemudian disusul Pemkab Tapin dengan skor 36,5 persen dan Pemrov Kalsel dengan skor 35,0 persen.
“Melalui pengawasan kolaboratif dan upaya yang berkelanjutan, BPKP Kalsel akan terus meningkatkan kinerja Program P3DN,” tegasnya. (dev/K-7)
