PALANGKA RAYA, kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya meningkatkan sekaligus mengoptimalkan pengendalian inflasi, salah satunya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Upaya pengendalian inflasi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat sangatlah penting dilakukan,” kata Sekda Kalteng, H Nuryakin di Palangka Raya, Selasa (11/7/2023).
Ditambahkannya, melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, akan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Nuryakin, mengaku selaku Pemerintah Daerah, pihaknya berkomitmen untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Capacity Building on Asean Issues.
“Kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutupnya.
Sebelumnya, H Nuryakin selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng menghadiri secara langsung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Capacity Building on Asean Issues, bertempat di Gedung KH Idham Khalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (10/7).
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam tersebut menyatakan inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan.
“Upaya pengendalian inflasi yang menjadi tanggung jawab Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di tingkat nasional dan TPID di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kunci untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat,” ucap Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.
Gubernur Kalsel ini menambahkan, upaya pengendalian inflasi tersebut tentu saja memerlukan sinergi di antara semua pihak. Sebab, tantangan pengendalian inflasi, dari hari ke hari, akan semakin menantang.
Sebagaimana diketahui, peningkatan tensi geopolitik dunia telah mengguncang rantai pasok dunia sekaligus memberi tekanan terhadap kenaikan harga pangan, baik di tingkat nasional maupun wilayah Kalimantan, terlebih lagi adanya risiko el-nino atau kondisi cuaca kering berkepanjangan.
“Menjadikan kita harus waspada dengan kemungkinan kenaikan inflasi khususnya pada rantai pasok pangan,” imbuhnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Daerah se-Kalimantan terus melakukan upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan, serta melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga-harga.
“Optimalisasi TPIP dan TPID melalu rapat pengendalian inflasi setiap minggunya telah menjadi agenda penting agar inflasi dapat betul-betul terkendali,” tambahnya.
Melalui tema ”Asean Matters: Epicentrum of Growth”, keketuaan Indonesia pada Asean 2023 diharapkan akan menjadi sarana untuk terus fokus pada penguatan ekonomi kawasan, yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan.
Rangkaian acara ini dilakukan Penyerahan KUR Sektor Pertanian dari Menteri Pertanian, Penyerahan PSBI Generator Ozon untuk Hortikultura dan PSBI Saprodi untuk Padi Apung dan Panen Padi Apung Paman Birin dari Menteri Pertanian, ADG Bank Indonesia dan Gubernur Kalimantan Selatan.
Acara diisi dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Daerah se-Kalimantan dalam rangka Stabilisasi Harga melalui Gerakan Pangan Murah.
GNPIP dan Capacity Building on Asean Issues dihadiri oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Ketut Astawa, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono beserta seluruh Jajaran Pimpinan Bank Indonesia baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan se-Kalimantan, Unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, Anggota dan Pengurus TPID Se-Kalimantan serta Kepala Lembaga/ Instansi di Kalimantan Selatan. (Drt/KPO-3)
