Banjarmasin, KP – Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) 2022 mencapai Rp1,95 triliun yang akan masuk pada APBD Perubahan 2023. Hal ini berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum diaudit.
Silpa yang diperhitungkan pada APBD 2023 sebelum perubahan hanya sebesar Rp64,32 miliar, namun setelah perubahan menjadi Rp2,01 triliun, sehingga selisihnya Rp1,95 triliun, atau 3.029,97 persen.
Sedangkan dibandingkan Silpa tahun sebelumnya yang telah diaudit BPK RI, sebelum APBD Perubahan 2022 hanya diperkirakan Rp50 miliar, dan setelah perubahan menjadi Rp424,81 miliar, sehingga selisihnya sebesar Rp374,81 miliar atau 749,63 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, banyaknya Silpa tersebut dikarenakan masuknya transfer dana bagi hasil yang diperuntukan kabupaten/kota dan efisiensi anggaran yang dilakukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Transfer dana bagi hasil dan efisiensi SKPD yang menyebabkan Silpa tahun ini meningkat,” kata Roy Rizali Anwar.
Rencananya, Silpa ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan pada 2023 ini, setelah dikurangi transfer bagi hasil ke kabupaten/kota sesuai proporsinya.
“Ini akan digunakan untuk membiayai program prioritas tahun ini dan tahun depan,” tegasnya, usai menyampaikan rincian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalsel 2024.
Lebih lanjut Roy Rizali Anwar merincikan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp10,06 triliun, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp10.31 triliun, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp308,91 miliar dan Silpa tahun sebelumnya diestimasi sebesar Rp108,91 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp200 miliar.
Pencairan dana cadangan ini merupakan hasil pembentukan dana cadangan yang dianggarkan pada APBD 2022 dan 2023 untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57,49 miliar yang diperuntukan bagi penyertaan modal atau investasi Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel, untuk mendukung pengembangan sektor keuangan dan meningkatkan daya saing daerah.
Melalui dokumen KUA-PPAS APBD 2024, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Kami sadar bahwa tanggung jawab ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan di DPRD,” jelas Roy Rizali Anwar.
Sementara itu, Kepala Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, H Subhan Nor Yaumil mengakui, Silpa 2023 mencapai Rp1,9 triliun masih belum dilakukan audit BPK RI.
“Setelah audit mungkin diperkirakan hanya tersisa Rp1,5 triliun, yang merupakan transfer bagi hasil dari pemerintah pusat dan efisiensi SKPD,” kata Subhan.
Subhan mengatakan, Silpa anggaran yang bisa digunakan mungkin tidak terlalu besar, setelah dikurangi transfer dana bagi hasil ke kabupaten/kota secara proporsional.
“Kemudian pembayaran kekurangan gaji pegawai dan iuran BPJS,” jelasnya, di sela paripurna dewan.
Ditambahkan, setelah menyelesaikan kewajiban tersebut barulah diperhitungkan anggaran yang diperuntukan bagi penyelesaian program prioritas yang direncanakan Gubernur Kalsel, yang belum direalisasikandi tahun sebelumnya.
“Nanti ini dibahas bersama pada Rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel, Silpa tersebut dialokasikan untuk program apa,” tambah Subhan. (lyn/KPO-1)
