PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Selasa (22/8/2023).
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Luqman Alhakim mengemukakan, dilaksanakan Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan ini dalam rangka koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
Selain itu, lanjut dia, menggali informasi permasalahan dalam pelaksanaannya di Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan.
“Melalui rapat ini agar diperoleh data capaian penerima alokasi Tugas Pembantuan, permasalahan serta isu strategis tentang perencanaan Tugas Pembantuan dan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung mengatakan tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Berdasarkan data laporan yang telah kami minta kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun 2023 ini ada tiga Kabupaten yang mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, dimana sampai saat ini realisasi kinerja dan anggarannya belum mencapai 50 persen, dan ketiga Tugas Pembantuan ini melaksanakan urusan transmigrasi,” ungkapnya.
Selain itu, Leonard juga menambahkan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk menginventarisasi dan memonitor data serta menggali informasi dan permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
“Diharapkan diperoleh data, informasi dan masukan dalam Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam perencanaan, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,” ujar Leonard (Drt/KPO-3)
