“Jadi, Bumdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa,” jelas Karlie.
BANJARMASIN, KP – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dan murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Propemperda/Rancangan Perda/Perda/Peraturan Perundang-undangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa disamoaikan anggoita DPRD Kalsel DR Kalie Hanafi, digelar di Aula Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Jumat (4/8/2023).
Karlie yang dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar dan saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, menjelaskan Bumdes itu sendiri merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
“Jadi, Bumdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa,” jelas Karlie.
Peran Bumdes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu, peran terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran Bumdes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, dan semua itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara, narasumber Mardla Rijali, SIP, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Perngembangan Usaha (DPMD) Kabupaten Barito Kuala, pada kesempatan itu antara lain mengatakan keberadaan Bumdes dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan di mana selanjutnya dapat memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).
“Bumdes menjadi salah satu usaha atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa terutama di lingkup kesejahteraan,” katanya.
Dikatakan juga Bumdes mengelola atau menjalankan usaha desa, yaitu jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
Dikatakan juga, Bumdes tidak berdiri secara eklusif akan tetapi BUMDes berdiri melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dalam pengelolaannya berdiri sendiri, akan tetapi masih dalam naungan Pemerintah Desa karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta diharapkan BUMDes bisa menjadi menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Realitanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi dihadiri Camat Anjir Muara H.Jaya Hidayatullah, S.Sos, para kepala desa se Anjir Muara, sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat umum lainnya. (lia/K-1)
