BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus (UHK) Kementerian Agama RI, Dr Nur Arifin melantik kepengurusan DPP SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia) periode 2023 – 2028, yang dilaksanakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (29/8) malam.
Kemudian, kegiatan disusul dengan pelantikan pengurus DPD SAPUHI Kalsel periode 2023 – 2028 yang dilakukan oleh Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi. Kegiatan ini juga akan dirangkai dengan agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SAPUHI.
Hadir Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kalsel, Sulkan, sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Sulkan, diharapkan SAPUHI tidak hanya bisa mempertahankan eksistensi sebagai organisasi, tapi juga dapat menjadi tempat yang nyaman bagi para anggotanya, serta bisa bersama-sama pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan umrah dan haji.
“Kita tahu bersama, minat masyarakat Indonesia termasuk Kalimantan Selatan untuk beribadah umrah dan haji sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar tunggu keberangkatan haji yang mencapai 17 tahun di Sulawesi Utara dan 38 tahun di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Selanjutnya, Gubernur Kalsel juga berharap SAPUHI dan travel-travel umrah dan haji lainnya, dapat berperan aktif mencegah tindakan penipuan perjalanan haji atau umrah.
Ketua Umum SAPUHI, Syam Resfiadi, kepada awak media mengatakan, saat ini trend masyarakat untuk melaksanakan umrah, setelah pelaksanaan ibadah haji sedang turun.
“Paling tinggi saat ibadah haji tahun 2022 selesai. Karena memang protokol kesehatan COVID-19 juga berakhir. Sehingga banyak umat Islam yang ingin pergi umrah selesai haji waktu itu,” ungkap Syam.
“Peningkatan orang yang ingin pergi umrah saat itu sangat luar biasa. Bahkan naik sampai dua kali lipat dibandingkan tahun 2019 ke bawah sebelum pandemi. Biasanya, setelah aktif penyelenggaraan umrah, jumlah yang berangkat berkisar 100 ribu jemaah per bulan. Tiba-tiba di Agustus – Desember 2022 melonjak hingga 200 ribu jemaah,” tambahnya.
Syam lantas menjelaskan, bahwa lonjakan jumlah jemaah tersebut tidak bisa dipukul rata akan terjadi terus di tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.
“Ada ahli ekonomi yang bilang, fenomena ini hanya fatamorgana, karena kerinduan jemaah setelah dua tahun tak bisa berangkat umrah lantaran pandemi. Bahkan, dikatakan ada semacam pemaksaan keberangkatan karena adanya penggunaan dana talangan,” tandasnya.
Selanjutnya, menurut Syam, saat ini daya beli masyarakat juga belum stabil. Buktinya, di awal Januari tahun 2023 tren masyarakat yang ingin pergi umrah mulai turun.
“Kami pikir, setelah pelaksanaan haji 2023 ini akan kembali normal. Tapi ternyata masih tetap turun. Semua travel umrah haji dan umrah merasakan hal yang sama,” katanya.
Saat ini, lanjut Syam, ada wacana dari pemerintah untuk membuat sebuah platform yang akan memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah.
“Platform ini nantinya akan menjual produk – produk umrah dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi. Sehingga para travel yang benar – benar memenuhi syarat lah yang boleh menjual produknya di dalam platform itu. Intinya, karena platform ini milik pemerintah kami yakin, kepercayaan masyarakat yang ingin umrah lebih kuat,” imbuhnya.
Sementara, Ketua DPD SAPUHI Kalsel, H Saridi Salimin, mengatakan, bersama kepengurusan yang baru dilantik ini pihaknya akan berusaha maksimal untuk melobi pihak maskapai penerbangan agar bisa penerbangan direct dari Banjarmasin ke Arab Saudi.
“Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala saat ini. Di antaranya adalah runaway bandara kita yang masih kurang. Masalah lainnya, jika kita menggunakan pesawat kecil, masyarakat juga tidak mau menerima karena harus transit lagi,” ujar Saridi.
“Kita berharap, ke depan nanti ada maskapai penerbangan lainnya yang bisa melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi,” pungkasnya. (Opq/KPO-1)
