PALANGKA RAYA, kalimantanpost.com – Meningkatkan pemahaman dunia usaha tentang korupsi dan dapat melakukan pencegahannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng)
bersama KPK RI melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi, yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/8/2023).
Bintek yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H. Nuryakin mengusung tema Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas.
Gubernur Kalteng, melalui Sekda mengatakan pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus dilaksanakan bersama-sama. Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh KPK RI saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.
“Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Harapannya, kita semua khususnya para pelaku usaha di Kalteng dapat menambah wawasan pengetahuan, dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas guna mencegah terjadinya korupsi di Kalteng,” ujarnya.
Nuryakin menambahkan, pertumbuhan dan perkembangan usaha baik sekala makro, mikro kecil, dan menengah mengalami banyak perubahan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance).
“Sementara itu, kebijakan ekonomi yang berkembang saat ini sangat berpengaruh kepada kegiatan sektor perdagangan dan industri. Hal ini yang perlu disikapi oleh para pelaku usaha dalam mengambil langkah-langkah positif untuk mendorong pembangunan terutama di bidang perdagangan dan industri,” ungkapnya.
Menurut Sekda, Bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dunia usaha tentang korupsi untuk dapat melakukan pencegahan korupsi.
Dikemukakannnya, dunia usaha dapat melakukan pencegahan korupsi dengan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam kegiatan usahanya, seperti transparansi, akuntabilitas dan mengedepankan nilai-nilai integritas. Ke depannya, dunia usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Menurut Sekda, Bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya korupsi serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap lini bisnis, sehingga investasi di Kalteng dapat berjalan lancar.
Ia berharap agar Bimbingan Teknis ini dapat menghasilkan output dunia usaha yang bebas dari kegiatan korupsi dan sinergis dengan program kerja visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satgas III Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengungkapkan di tahun 2023 ini, Provinsi Kalteng merupakan Provinsi kedua setelah Provinsi Banten yang menggelar Bimtek Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi ini.
“KPK saat ini bukan hanya melakukan aspek kebijakan saja, tetapi juga ada program Trisula yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan Bimtek ini sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada para pelaku dunia usaha agar tidak melakukan tindakan korupsi.
“Untuk itu, diperlukan komitmen dari para pengambil kebijakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pelaku dunia usaha, salah satunya terjerumus pada tindakan korupsi dan berurusan dengan hukum,” ucapnya.
Sementara itu Koordinator Dunia Usaha Antikorupsi KPK RI Qilda Fathiya melaporkan Bimtek ini bertujuan untuk mendorong dan memotivasi para pelaku dunia usaha yang taat dengan hukum dan menghindari perbuatan curang, serta mencegah tindakan korupsi.
“Selain itu, Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas,” tandasnya.
Bimtek tersebut, dihadiri Inspektur Daerah Kalteng Saring, Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng Said Salim, BUMN, BUMD, dan para pelaku UMKM se-Kalteng. (Drt/KPO-3)
