BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Periode jabatan tiga kepala daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), yaitu Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut (Tala), Tapin, dan Hulu Sungai Selatan (HSS) akan berakhir pada Senin (19/9/2023) pukul 00.00 Wita.
Akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, mengingat pelantikan Penjabat (Pj) bupati baru dilaksanakan, Selasa 20 September atau keesokan harinya.
Semula pelantikan dijadwalkan 19 September, karena Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor harus mengikuti jadwal rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, pelantikan tersebut ditunda satu hari.
Mengisi beberapa jam kekosongan kepala daerah, menurut Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, M Fitri Hernadi secara otomatis diisi oleh Sekretaris Daerah masing-masing kabupaten.
“Jabatan kepala daerah tidak boleh kosong, untuk sementara secara otomatis diisi oleh Sekda sebagai pelaksana harian),” jelas Fitri, Senin (18/9).
Dikatakan Fitri, dalam hal penunjukkan Sekda sebagai Plh tidak perlu melalui surat keputusan (SK). Disebabkan kekosongan sementara, Sekda otomatis menjadi Plh sampai dilantiknya penjabat.
“Tidak ada masalah mengisi kekosongan sementara sekda setempat, begitu Pj dilantik otomatis sekda menyerahkan kewenangan kepada Penjabat definitif,” urainya.
Pelantikan Syamsir Rahman, sebagai Pj Bupati Tala, Syarifuddin, sebagai Pj Bupati Tapin, dan Hermansyah, sebagai Pj Bupati HSS, secara bersamaan di Ibukota Provinsi Kalsel tepatnya di Gedung Idham Chalid, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru.
Sebelumnya usai menerima SK Mendagri tentang penujukan Pj bupati, Syamsir Rahman, mengaku sesuai dinas yang ditanganinya akan lebih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tanahlaut yang selama ini menjadi fokus Pemprov Kalsel sebagai lumbung pangan nasional dan menindaklanjuti program nasional terhadap daerah.
“Kita meneruskan visi misi bupati yang terdahulu. Yang lebih pentingnya, bagaimana penurunan stunting pada kondisi seperti ini menekankan stunting. Kemudian sembilan bahan pokok tersedia, pengendalian inflasi, dan menekan angka kemiskinan,” imbuh Syamsir.
Menyongsong Pemilu 2024 juga menjadi fokus Syamsir untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi. Hal tersebut sebagai atensi Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemerintah Daerah, baik itu di tingkat prinsip maupun kabupaten/kota. (Mns/KPO-3)
