Stakeholder yang menerima penghargaan yaitu Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Kepala Badan Keuangan Daerah Subhan Nor Yaumil, Kepala PT Jasa Raharja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan dan Kepala Dishub Kalsel M Fitri Hernadi.
BANJARMASIN, KP – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) memberikan penghargaan kepada sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan di Kalsel atas upaya mereka membantu mewujudkan pengembangan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Adapun stakeholder yang menerima penghargaan yaitu Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Kepala Badan
Keuangan Daerah Subhan Nor Yaumil, Kepala PT Jasa Raharja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan dan Kepala Dishub Kalsel M Fitri Hernadi.
“Pada acara syukuran HUT Polisi Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 hari ini kami berikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang dinilai telah banyak berkontribusi dalam pengembangan ETLE di Kalsel,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, Senin (25/9).
Kapolda mengakui pengembangan ETLE bukanlah perkara mudah mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar sehingga diperlukan kerja sama untuk mendukung upaya Polri dalam menerapkan secara optimal tilang elektronik.
“ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas demi pelayanan terbaik bagi masyarakat lantaran dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga tidak terjadi hal kontraproduktif,” jelasnya.
Di momen HUT ke-68 Korps Lalu Lintas Polri, Andi Rian pun berharap Polantas di jajarannya dapat terus menunjukkan profesionalitasnya dalam bertugas.
Dia ingin segala inovasi dan terobosan dapat secara konsisten diciptakan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang transparan, mudah dan akuntabel.
“Saya tidak ingin mendengar ada masyarakat mengeluhkan pelayanan di Bidang Lalu Lintas, termasuk ulah-ulah oknum di lapangan kalau sampai muncul saya tindak tegas,” ucapnya.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersyukur atas penghargaan dari Kapolda seraya berharap ke depan terjalin hubungan yang harmonis sehingga program kepolisian setempat berjalan dengan lancar.
“Kita harapkan sinergitas semua pihak agar program berjalan lancar,” kata Supian HK.
Hal ini dikarenakan program kepolisian bukan hanya tanggungjawab mereka, namun juga melibatkan peran serta semua pihak termasuk masyarakat.
“Jadi kita minta Pemko/Pemkab di Kalsel bisa mengalokasikan anggaran pengadaan ELTE, demi memantau kondisi lalu lintas,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Jika tidak bisa dialokasikan pada APBD perubahan, kata Supian, bisa dilakukan pada APBD 2024, apalagi pengadaan ELTE juga memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan percepatan pengadaan ELTE disampaikan Dirlantas Polda Kalsel pada 20 Juli 2023, yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan mengundang kabupaten/kota untuk pengadaan ELTE di wilayah masing-masing pada 26 Juli 2023.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol Robertho Pardede mengatakan saat ini ETLE statis sudah ada enam titik di Kota Banjarmasin.
Kemudian ETLE mobile handheld untuk tilang elektronik yang bekerja mengandalkan tenaga petugas untuk merekam pelanggaran lalu lintas yang ditemui di jalan raya ada delapan dibagi ke sejumlah Polres.
“Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penambahan lebih banyak ETLE lagi agar seluruh wilayah di Kalsel bisa menerapkan tilang elektronik,” jelasnya.(lyn/ant/K-4)
