Jakarta, KP – Komisi I DPRD Kalsel terus mengupayakan peningkatan indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2023, mengingat pada tahun sebelumnya mampu mendongkrak IDI Kalsel dari peringkat 20 ke peringat 10 nasional.
“Alhamdulillah, tahun lalu Kalsel bisa meningkat menjadi peringkat 10 nasional dengan skor 80,86,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias, usai konsultasi ke Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin, di Jakarta.
Bahkan skor yang diperoleh Kalsel jauh lebih tinggi dibandingkan nilai IDI nasional hanya sebesar 80,41.
“Target Kalsel bisa meningkatkan IDI kembali pada 2023 ini, seperti tahun sebelumnya,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Rachmah, nilai IDI Kalsel ini bermanfaat untuk mengevaluasi sejauhmana perkembangan dan penerapan demokrasi di Bumi Lambung Mangkurat.
“Jika nilai IDI-nya bagus, artinya pemerintah sudah dapat mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat Kalsel,” ujar Rachmah Norlias.
Untuk itulah, Komisi I DPRD Kalsel yang membidangi sosial dan politik terus berusaha untuk meningkatkan skor-nya, terutama agar pemerintah bisa mengakomodir beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Salah satu upaya yang ditempuh, adalah konsultasi menggali informasi terkait data terkini angka IDI Kalsel serta bagaimana cara untuk mengembangkan aspek-aspek demokrasi di Kalsel.
“Kita bangga dengan peningkatan IDI tahun lalu, namun tahun ini tetap harus ditingkatkan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin,
Lebih lanjut diungkapkan, peningkatan IDI Kalsel juga tidak lepas dari Kerjasama antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalsel, mengingat terdapat 22 indikator penilaian IDI.
“Kita akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan lintas sektor agar pada 2023 ini dapat mempertahankan skor yang ada, bahkan ditingkatkan lagi,” tegas Rachmah Norlias.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Dr Nurma Midayanti mengatakan, ada tiga aspek yang membentuk IDI, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
“Kondisi demokrasi di suatu wilayah itu bisa diintervensi oleh tiga aspek ini,” kata Nurma.
Ditambahkan, aspek-aspek ini terbagi dalam 22 indikator yang digunakan untuk menilai IDI provinsi, dimana data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi.
“Jadi dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan,” jelasnya.
Dari 22 indikator tersebut, yang bisa diintervensi DPRD terkait dengan peran dan kinerja dewan. Untuk meningkatkan nilai IDI, Nurma menyarankan untuk mengevaluasi kembali terkait anggaran, kegiatan, hingga kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
“Mulai dari bagaimana pelaksanaan hearing dan audiensi oleh dewan hingga bagaimana capaian target program pembentukan peraturan daerah,” tambah Nurma. (lyn/KPO-1)
