Jakarta, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengkonsultasikan penerapan pembelian pupuk bersubsidi yang menggunakan aplikasi integrasi pupuk bersubsidi (I-PUBERS) ke Kementerian Pertanian RI.
“Kita perlu mengkonsultasikan pembelian pupuk bersubsidi dengan menggunakan aplikasi I-PUBERS,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian RI, kemarin, di Jakarta.
Imam Suprastowo mengungkapkan, penerapan aplikasi I-PUBERS sedang diujicobakan Kementerian Pertanian sejak Juni 2023 lalu, mengingat penggunaannya berbasis data petani.
“Karena berdasarkan data, ternyata Kalsel kelebihan pupuk yang tidak diambil petani, sementara banyak petani yang mengeluhgkan kekurangan pupuk,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Selain itu, di masyarakat juga banyak pertanyaan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi petani.
“Inilah yang akan kita cari solusinya, apakah penggunaan aplikasi ini bisa mengatasi kendala kelebihan pupuk yang tidak terserap petani, sementara mereka justru kekurangan pupuk,” jelas Imam Suprastowo.
Menurut Imam Suprastowo, selama ini penyebab permasalahan tersebut terjadi adalah waktu pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan waktu tanam petani.
“Pupuk datang tapi tidak ditebus oleh petani, karena lahan belum siap. Misal dibeli pun, disimpan di Gapoktan ada yang mempermasalahkan, dianggap menimbun,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Ditambahkan, kondisi ini harus ada titik temu, agar kedatangan pupuk subsidi tersebut bertepatan dengan musim tanam, sehingga bisa ditebus petani dan langsung digunakan.
Imam Suprastowo mengharapkan agar aplikasi I-PUBERS ini memberikan kemudahan bagi para petani untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.
“Dan terpenting lagi, pupuk tersebut tersedia pada waktu yang tepat yakni saat lahan petani telah siap, mengingat hampir seluruh petani di wilayah Kalsel, masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan,” ujar Imam Suprastowo.
Ke depan, datangnya pupuk bersubsidi ini disuaikan dengan kesiapan lahan petani, mengingat Kalsel rata-rata pertanian tadah hujan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Aris Gunawan mengharapkan agar pemerintah mau menambahkan jumlah kuota pupuk bersubsidi untuk para petani di Kalsel, mengingat posisi Kalsel sebagai provinsi penyangga Ibukota Negara (IKN).
“Saya meminta, melalui Kementan RI, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi mengingat Kalsel sebagai penyangga IKN,” kata politisi Partai Gerindra.
Sementara, Koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dirjen PSP, German Silaen mengatakan, aplikasi I-PUBERS ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang disesuaikan dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Diharapkan, melalui aplikasi ini dapat meminimalisir penyimpangan pupuk bersubsidi dan tersalurkan sesuai dengan kuota yang ada dan lebih tepat sasaran.
“Kuota (pupuk) ini di I-PUBERS kelihatan mana yang belum dan yang menebus. Sekarang by name by addres. Jadi yang ada dialokasi pupuk bersubsidi harus dia yang menebus,” kata German, yang berupaya terus menyempurnakan aplikasi ini. (lyn/KPO-1)
