Mangkrak Sejak 2014, DPRD Kalsel Kembali Perjuangkan Pembangunan Jembatan Kotabaru

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Setelah cukup lama mangkrak, tepatnya tahun 2014/2015, rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru mulai kembali didengungkan kembali.

Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru, sekitar 260 kilometer tenggara Banjarmasin atau di kabupaten paling timur/tenggara provinsi tersebut.

*Kami bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali perjuangkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut yang sempat terhenti,” ujar Ketua Komisi III H Sahrujani di Banjarmasin, Selasa (5/9/2023).

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengaku, usulan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru belum masuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia sampai saat ini.

“Walau belum masuk program Kementerian PUPR, kita tak putus asa dan terus perjuangkan hingga terwujud,” kata Sahrujani sesudah rapat bersama Dinas PUPR provinsi setempat.

Ia menambahkan, rapat bersama Dinas PUPR Kalsel tersebut membicarakan rencana program mereka Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat bersama, 4 September lalu itu Dinas PUPR Kalsel pada 2024 memprioritaskan 11 program di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru.

Keberadaan Jembatan Pulau Laut Kotabaru itu nanti bukan cuma semakin membuka keterisolasian daerah timur/tenggara Kalsel tersebut, tetapi membantu pengembangan perekonomian setempat guna menunjang pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional.

“Apalagi wilayah timur/tenggara Kalsel yang meliputi Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Bumbu) memiliki sumber daya alam (SDA) cukup potensial, baik berupa tambang maupun pertanian secara umum, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan,” demikian Sahrujani.

Sebagai catatan pembangunan Jembatan Kotabaru itu sejak Tahun 2014 – 2015 dengan perencanaan pembiayaan awal lebih kurang Rp3 triliun dari Pemprov Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sisa Rp2 triliun diharapkan dari pemerintah pusat.

Namun pembangunan Jembatan Kotabaru itu terhenti karena belum ada kejelasan dukungan pemerintah pusat, dan mulai Tahun Anggaran 2024 melanjutkan pembicaraannya.