Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Politika

Pendaftaran Capres dan Cawapres Dimajukan, PKB Targetkan Anies-Muhaimin Paslon Pertama Daftar

×

Pendaftaran Capres dan Cawapres Dimajukan, PKB Targetkan Anies-Muhaimin Paslon Pertama Daftar

Sebarkan artikel ini
IMG 20230909 WA0009

JAKARTA, Kalimantanpost.comb- Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq menargetkan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang mendaftar pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami akan daftar pertama ke KPU, karena kami sudah yakin ini dua anak muda, duanya pemberani. Mereka mendapatkan doa dan bimbingan para sesepuh,” katanya di Tuban, Jawa Timur.

Baca Koran

Maman menjelaskan, tidak ada pihak manapun yang menduga siapa berpasangan dengan siapa, termasuk dalam hal pasangan Anies-Muhaimin.

“Ternyata ada pasangan pertama yang mendeklarasikan namanya Anies-Muhaimin. Nah kalau Anies-Muhaimin sudah di-deklair seperti itu, pembukaan KPU pun kita tidak usah nunggu lama,” katanya menegaskan.

Namun, kata dia, menjadi pendaftar pertama di KPU, bukan berarti secara serta merta saat KPU membuka pendaftaran di hari pertama, pasangan Anies-Muhaimin langsung mendaftar.

“Biasanya tanya dulu kiai-kiai, hari apa yang bagus, ya supaya menang,” ujarnya.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai capres-cawapres di Surabaya, Sabtu (2/9). Deklarasi disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, elite Partai NasDem dan elite PKB.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan alasan pihaknya memajukan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Adapun rencana itu termaktub dalam Rancangan Peraturan Peraturan KPU (PKPU). KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober 2023.

Padahal, awalnya proses pencalonan capres-wapres harusnya digelar 19 Oktober-25 November 2023. Hal ini berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

Hasyim lalu merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada perubahan dalam masa kampanye. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 276.

  1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
  2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

“Terdapat selisih 10 hari dalam penetapan DCT antara DCT DPR, DPD dan DPRD dengan DCT Pilpres,” ujar Hasyim dalam keterangan tertulisnya.

“Jika Penetapan DCT DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023, maka Penetapan DCT Paslon Presiden dan Wapres dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023,” jelasnya.

Berikut rangkaian jadwalnya:

  1. Masa Pendaftaran: 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023
  2. Pemeriksaan Kesehatan: 10 Oktober sampai 18 Oktober 2023
  3. Verifikasi Dokumen Persyaratan: 10 Oktober sampai 19 Oktober 2023
  4. Penyampaian Hasil Verifikasi, Perbaikan Persyaratan, Verifikasi Perbaikan: 14 Oktober sampai 25 Oktober 2023
  5. Pengusulan Bakal Calon Pengganti atas Hasil Pemeriksaan Kesehatan: 17 Oktober sampai 12 November 2023
  6. Penetapan Paslon: 13 November 2023.

Hasyim mengatakan PKPU yang ada saat ini mengatur proses pencalonan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden sama-sama berakhir pada 25 November 2023.

Dia mengatakan semua peserta pemilu akan memulai kampanye pada 28 November 2023. Hal itu merujuk pada UU 7 tahun 2017 yang mengatur kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT Pileg dan Pilpres.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menerbitkan Perppu Pemilu yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang. Aturan soal kapan masa kampanye dimulai pun berubah.

“Namun, kemudian, terdapat pengaturan Pasal 276 UU 7/2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye, namun tentu saja berdampak terhadap perubahan jadwal masa tahapan pencalonan karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan dct,” pungkas Hasyim. (Ant/KPO-3)

Iklan
Iklan