Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
BanjarbaruTRI BANJAR

Digitalisasi Sistem Pemerintahan Banjarbaru Luncurkan Aplikasi “Idaman Office”

×

Digitalisasi Sistem Pemerintahan Banjarbaru Luncurkan Aplikasi “Idaman Office”

Sebarkan artikel ini
Hal 10 3 KLm BJB2 1
JJARINGAN- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Banjarbaru, tidak hanya tersedia dalam penghubung layanan masyarakat lewat aplikasi "Idaman Publik". Ada pula aplikasi "Idaman Office" yang dipergunakan untuk sistem pemerintahan dan pengawasan program di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.(KP/Wawan)

Banjarbaru,KP – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Banjarbaru, tidak hanya tersedia dalam penghubung layanan masyarakat lewat aplikasi “Idaman Publik”. Ada pula
aplikasi “Idaman Office” yang dipergunakan untuk sistem pemerintahan dan pengawasan program di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Idaman Office, sendiri merupakan aplikasi hasil wujud nyata komitmen Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Kalimantan Post

Bagaimana tidak, melalui aplikasi Idaman Office, publik dapat mengakses seluruh data terkait program, kegiatan, hingga realisasi anggaran Pemko Banjarbaru.

Adapula fitur SIABANG atau sistem informasi administrasi pembangunan yang berisikan realisasi keuangan dan fisik SKPD di Pemko Banjarbaru. Disini, data realisasi keuangan dan fisik dilaporkan secara real time.

Kemudian fitur Srikandi sebagai sistem bertemakan paperless office, dimana pengelolaan administrasi di Pemko Banjarbaru yang meniadakan penggunaan kertas, dan beralih ke dokumen digital.

“Aplikasi Idaman Office ini menjadi upaya kita dalam meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan,” ucap Aditya

Selain itu, Aditya juga menegaskan bahwa aplikasi Idaman Office juga menjadi upaya pihaknya dalam menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

“Banjarbaru saat ini telah menuju kota digitalisasi. Digital pelayanan yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Termasuk dalam memonitoring kinerja Pemko Banjarbaru. Semuanya hanya melalui aplikasi,” ujarnya. (Dev/K-3)

Baca Juga :  DPRD dan Pemko Banjarbaru Sepakati Perubahan APBD 2025 dan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
Iklan
Iklan