Banjarmasin, KP – Rencana pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan yang baru di kawasan Perkantoran Setdaprov di Cempaka, Banjarbaru, dipastikan direalisasikan tahun depan.
Bahkan lahan untuk pembangunan telah disediakan seluas tiga hektare di kawasan perkantoran tersebut, jauh lebih luas dibandingkan dengan lokasi saat ini di Banjarmasin.
Apalagi saat ini, ibu kota provinsi sudah resmi berpindah ke Kota Banjarbaru, sehingga semua instansi terkait mulai bertahap dipindahkan dari Banjarmasin.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengharapkan agar proses pembangunan bisa berjalan lancar pada 2024 nanti, khususnya penyelesaian status kepemilikan lahan agar jelas.
“Kita berharap masyarakat tidak menghambat proses tersebut. Jangan nanti pas sudah dimulai pembangunan, diklaim tanah itu miliknya, tapi saat diminta suratnya tidak dapat menunjukkan. Ini kan menghambat jadinya,” kata Supian HK kepada wartawan, Senin (30/10/2023) siang.
Kendati demikian, Supian HK mengakui, tidak ada masalah terkait lahan, tapi pihaknya tetap ingin mengambil langkah mengantisipasi, agar tidak ada klaim masyarakat.
Lebih lanjut Supian HK menjelaskan, pihaknya sudah menyusun rencana pembangunan dengan detil, baik dari anggaran, pola pembangunan hingga desain arsitektur yang mengusung budaya Banjar.
“Pada anggaran perubahan tahun ini masih fokus pada perencanaan,” tambah politisi Partai Golkar.
Sedangkan pada 2024, pembangunan akan dimulai dengan target rampung pada 2025.
“Untuk lahan seluas tiga hektare sepertinya cukup. Tapi kalau bisa memang ditambah lagi, seperti Polda seluas 10 hektare, kejaksaan juga luas,” ujar Supian HK.
Ditambahkan, permintaan menambah luasan lahan ini sangat beralasan, mengingat aktivitas di lingkungan DPRD Provinsi cenderung padat apabila ada rapat lintas sektor.
“Jadi diperlukan lahan yang cukup luas untuk menampung tamu-tamu yang datang, maupun kendaraan yang digunakan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong.
Supian juga menyebutkan, anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kalsel yang baru diperkirakan mencapai Rp180 miliar, yang menggunakan sistem multiyear atau sistem tahun jamak. (lyn/KPO-1)
