Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kalsel menyoroti standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan agar terpenuhi, terutama menjelang akhir masa jabatan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.
“Kita menargetkan Kalsel bisa mencapai SPM pendidikan di akhir tahun jabatan gubernur kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, usai rapat kerja dalam rangka harmonisasi rencana kerja (Renja) yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, Rabu (25/10/2023) siang, di Banjarmasin.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kalsel mengajak jajaran Dinas Pendidikan Kalsel untuk berjuang agar SPM Pendidikan bisa terpenuhi di akhir tahun jabatan gubernur.
“Pemenuhan SPM pendidikan ini mencapai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib dan berhak diperoleh setiap peserta didik di Kalsel,” tambah Bang Lutfi, panggilan akrab Lutfi Saifuddin.
Menurut Bang Lutfi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, adalah kepala daerah yang mendapatkan penghargaan nasional sebagai kepala daerah yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan.
“Kita yakin Paman Birin (panggilan akrab Sahbirin) juga mendukung hal tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra.
“Namanya juga minimum ya, jadinya harus terpenuhi. Sehingga nantinya setelah kepemimpinan Paman Birin meninggalkan kenangan yang manis untuk dunia pendidikan di Kalsel,” ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkan, SPM pendidikan pada 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidikan.
“Contoh indikatornya, diantaranya literasi, numerasi, iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas,” jelas Bang Lutfi.
Kalsel juga mendapatkan keuntungan jika bisa meningkatkan indeks SPM, karena semakin tinggi nilai capaiannya, maka makin besar pula keleluasaan pemanfaatan anggaran yang diberikan.
“Paling tidak, dengan diketahuinya indeks SPM ini, maka kita dapat meningkatkan capaian indeksnya dengan menemukan masalah dan akar masalah hingga melakukan pembenahan sesuai data,” ujarnya. (lyn/KPO-1)
