Tiga daerah yang telah mencapai 95 persen adalah Tanah Bumbu sebanyak 100,48 persen, Tanah Laut 101,86 persen dan Banjarbaru sekitar 96,99 persen
BANJARMASIN Kalimantanost.com – Warga Kota Banjarmasin sebagai daerah terbanyak di Kalimantan Selatan yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Untuk Kabupaten dan Kota di Kalsel yang belum mencapai cakupannya 95 persen ada empat daerah, salah satunya Kota Banjarmasin,” papar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Banjarmasin, Asmar usai acara Media Gathering BPJS Kesehatan 2023 di Districk U1 Coffee & Eatery Banjarmasin, Kamis (19/2023).
Menurut dia, berdasarkan Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kantor Cabang Banjarmasin sampai 30 September, dari jumlah penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 2.857.719 orang, yang terdaftar menjadi peserta BPJS sebanyak 2.476.709. Masih ada sekitar 381.015 orang belum menjadi peserta BPJS.
“Cakupan UHC Kota Banjarmasin hanya mencapai 85,65 persen atau belum mencapai 95 persen,” ungkapnya.
Menurut dia, Kota Banjarmasin jumlah penduduknya terbanyak di Kalsel, sehingga perlu kerja keras lagi supaya cakupan UHC nya bisa mencapai 95 persen.
Faktor lainnya, masyarakat kelas menengah ke atas juga enggan menjadi anggota BPJS, karena mereka menganggap merasa mampu membayar sendiri bila sakit.
Selain itu, kata Asmar, berdasarkan ketemu warga di BPJS Keliling, kendala utama masyarakat tak bisa menjadi peserta BPJS karena tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Kami pun berusaha mencarikan jalan keluar dengan mendekati ke Pemerintah daerah bagaimana supaya Pemda bisa mendaftarkan warga yang kurang mampu menjadi peserta JKN melalui bukan penerima upah. Mereka dibayarkan Pemda melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau Jamkesda,” tandasnya.
Dijelaskan Asmar, selain Kota Banjarmasin tiga daerah lainnya yang UHC nya belum mencapai 95 persen yakni Kabupaten Banjar mencapai 74,75 persen, Barito Kuala 81, 49 persen dan Kotabaru 76 persen.
Sementara tiga daerah yang telah mencapai 95 persen adalah Tanah Bumbu mencapai 100,48 persen, Tanah Laut 101,86 persen dan Banjarbaru sekitar 96,99 persen.
Selain itu, kata Asmar, lebih 50 persen peserta BPJS Mandiri yang tidak secara rutin membayar tiap bulan.
“Kami pun sudah menyediakan petugas untuk menghubungi agar peserta BPJS Kesehatan yang menunggak agar membayarnya. Kami pun ada program apabila masyarakat yang bersedia menjadi kader JKN melakukan penagihan peserta menunggak hingga 12 bulan, akan diberi instensif. Tapi hingga saat ini tidak ada yang mendaftar,” ucapnya.
Dikesempatan itu, Asmar juga mengungkapkan ada terbaru yang fokusnya Transformasi Mutu Pelayanan yakni bagaiman peserta bisa dilayani dengan mudah, cepat dan setara.
“Cepat artinya pasien mudah mendapatkan antrian dan registrasi darimana pun berada. Cepat maksudnya mengurangi peserta menunggu di rumah sakit. Setara yakni memberikan kepastian terhadap layanan informasi kepada peserta perkiraan waktu layanan dan tidak perbedaan peserta JKN,” tandasnya.
Sebelumnya, Asmar mengungkapkan diadakan media gathering ini rutin dilakukan karena media sebagai mitra BPJS.
“Selain ajang silaturrahmi, media juga mempunyai peran bagaimana menyebar luaskan informasi berkaitan dengan JKN . Media juga sebagai pengawas bagaimana jalannya program JKN baik BPJS Kesehatan maupun mitra,” tegasnya.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Hilmi mengapreasi adanya media gathering yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan media.
“Kami berharap gathering ini terus terjalin, sehingga silaturrahmi tetap terjaga,” ujar Hilmi.
Hadir di acara Media Gathering BPJS Kesehatan itu Agung Utama Muchlis sebagai Asdep SDMUK Kepwil 8 BPJS Kesehatan. (Mau/KPO-3)
