BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023 masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan realisasi belanja.
“Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp17,79 triliun dari target sebesar Rp17,89 triliun atau sekitar 99,46 persen
dari target. Pendapatan negara sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 23,64 persen,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi dalam acara Publikasi Alco Regional Kalimantan Selatan Realisasi sampai 30 September 2023 di
Aula Barito Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah di Banjarmasin, Jumat (127/10/2023).
Ditambahkannya, realisasi Belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 mencapai 21,33 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 5,61triliun dan transfer ke Daerah (TKD) sebesar 15,72 triliun.
Realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 16,35 persen.
Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama
PPN dan PPh.
“Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 25,34 persen,” tandasnya didampingi Kepala Kanwil DJP Kalselteng Tarmizi.
Safriadi pun menambah
tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan
perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 34,8 persen, kemudian sektor
perdagangan besar dan eceran sebesar 28,3 persen dan sektor pengangkutan sebesar 13,3 persen.
“Secara kumulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor konstruksi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh
74,10 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 30 September 2023 ini telah mencapai Rp.386,30
Mlmilyar atau sekitar 70,52 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan ini berasala dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai.
Sementara tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional, lanjut dia, adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.
“Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$784,14 juta. Tetapi jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2023, posisi neraca perdagangan ini turun 17,50 persen,” ucapnya.
Syafriadi menjelaskan, penurunan Nlneraca perdagangan ini disebabkan penurunan ekspor sebesar 11,25 persen dan kenaikan impor sebesar 50,72 persen.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah
mencapai Rp1,33 triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 46,67 persen.
“Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp377,46 miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar
28,27 persen. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan
Poltekkes Banjarmasin. Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,98 milyar atau 90,39 persen dari target,” tegasnya.
Terkait pengelolaan aset-aset negara, sampai dengan September 2023, Kementerian Keuangan telah mencatat aset negara sebanyak 13.909 NUP dengan total nilai buku sebesar Rp41,45 triliun.
“Gedung dan Bangunan mempunyai porsi terbesar sebesar 59 persen. Untuk aset eks BLBI di Kalimantan Selatan sebanyak 16 aset. Aset eks BLBI ini terdapat potensi penggunaan dan pemanfaatan untuk cost eficiency dan PNBP ataupun pengembalian pembiayaan.
Pada sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5,61Triliun atau
sekitar 64,02 persen dari pagu,” tandasnya.
Syafriadi juga mengatakan
porsi realisasi terbesar BPP adalah Belanja Barang 43,29 persen, belanja pegawai
40,56 persen, Belanja Modal 15,98 persen dan Belanja Bansos 0,17 persen.
Lalu, tiga besar Kementerian/Lembaga yang
kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan (82,83 persen), Kementerian Perindustrian
(77,89 persen), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (76,11 persen).
“Realisasi Belanja untuk satker dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK) sampai 30 September 2023 adalah sebesar 26,96 milyar atau 58,32 persen dari pagu,” paparnya.
Tiga Satker penerima dana Dekonsentrasi
terbesar adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provindi Kalsel. Sedangkan untuk Belanja dengan kewenangan Tugas
Pembantuan (TP) sebesar 60,24 Mlmilyar dari pagu 110,98 Milyar atau 54,28 persen.
Realisasi belanja dengan
jenis kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu segera diakselerasi mengingat periode ini sudah memasuki periode akhir tahun anggaran 2023.
Dipertemuan itu juga disampaikan penyaluran Subsidi Pupuk untuk wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023
sebesar 41.585,10 ton terdiri dari Pupuk Urea,NPK, dan NPK Kakao. Untuk subsidi listrik di wilayah
Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar Rp 1,21 triliun. Sedangkan untuk subsidi BBM dan LPG,
untuk jenis pertalite sebesar 402.952 Kilo liter, jenis Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) sebesar 172.143 kilo
liter, dan subsidi LPG 3 kg sebesar 80.961 metrik ton.
Untuk progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), realisai penjualan unit perumahan sampak September 2023 telah mencapai 14.394 unit perumahan.
“Jumlah rumah tangga di Kalimantan Selatan sebanyak 1,12 juta, kepemilikan
rumah saat ini mencapai 82,11 persen atau mengalami backlog kepemilikan rumah sebesar 17,89 persen atau
sebanyak 201.070 rumah. (ful/KPO-3)
