BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Informasi hoaks atau bohong jumlahnya tidak main-main. Publik yang kebanjiran informasi kini sulit membedakan fakta atau hoaks. Di Kalsel, dalam triwulan terakhir terdata ratusan berbagai jenis informasi hoaks di antaranya tentang, kesehatan, pembangunan politik, dan kebijakan pemerintah. Ironisnya informasi hoaks itu mengandung opini yang berpotensi mengandung ujaran kebencian yang tentunya mencederai demokrasi.
Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie tidak menampik maraknya berseliweran informasi hoaks di media sosial di tengah kemudahan akses teknologi dan informatika. Dia mengatakan, salah satu fungsi media massa sebagai kontrol sosial harus meluruskan dan menangkal informasi hoaks.
“Fungsi media massa itu menangkal hoaks. Kami harapkan masyarakat cerdas menyerap berita jika mendapat informasi di media sosial yang belum jelas agar mengecek ke pemberitaan media massa, baik itu online, cetak, telivisi dan radio,” tandasnya.
Menyikapi informasi hoaks tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggandeng puluhan media massa terverifikasi Dewan Pers mengawal ruang digital menyongsong Pemilu 2024. Maraknya berseliweran berita hoaks di berbagai media sosial menjadi atensi utama progam tersebut dalam mengawal pesta demokrasi.
Mengawal ruang digital ditandai dengan penandatanganan online oleh Kepala Diskominfo Kalsel M Muslim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Zainal Helmie, Komisioner KPU Kalsel dan Komisioner Bawaslu Kalsel di Amanah Borneo Park, Banjarbaru, Kamis (12/10/2023).
Kemudian dilanjutkan petisi online puluhan wartawan dari berbagai media massa cetak, elektronik dan online.
“Kita menggalang komitmen bersama agar informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan benar. Karena teman-teman media ini menjadi pilar yang sangat penting dalam mengedukasi dan menyampaikan pesan-pesan positif,” tuturnya Kepala Diskominfo Kalsel Muslim.(Mns/KPO-3)
