Belanja perjadin juga dialokasikan untuk menopang kegiatan biasa Setda Kota
BANJARMASIN, KP Rumor kas daerah Pemmerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kosong bahkan mengalami defisit.
Hingga hanya mengandalkan pemasukan dari transfer pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel.
Teryata, justru anggaran perjalanan dinas (perjadin) tergolong tinggi, dikucurkan anggaran Rp 162 Miliar.
Dari keterangan, perjadin Pemko Banjarmasin dialokasikan Rp 162.897.413.380 atau Rp 162 miliar lebih pada dalam APBD Murni 2023 dilanjutkan pada APBD Perubahan 2023.
Rinciannya, belanja perjadin biasa Rp 90.939.278.380 atau Rp 90,9 miliar, belanja perjadin tetap Rp 9.419.450.000 atau Rp 9,4 miliar lebih, dana perjadin dalam kota Rp 46.589.570.000 atau Rp 46,5 miliar lebih, belanja perjadin paket meeting dalam kota Rp 15.776.543.000 atau Rp 15,7 miliar lebih dan belanja perjadin paket luar kota Rp172.472.000 atau Rp 172,4 juta lebih.
Ternyata belanja perjadin juga dialokasikan untuk menopang kegiatan biasa Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjarmasin yang jumlahnya cukup lumayan.
Totalnya mencapai Rp 8.762.328.000 atau Rp 8,7 miliar lebih pada APBD Murni dan dilanjutkan pada APBD Perubahan 2023 yang telah diketok oleh DPRD Kota Banjarmasin.
Total dana itu terbagi dalam beberapa item sub kegiatan.
Yakni, fasilitas pengelolaan bina mental spiritual Rp 169.130.000, informasi hukum Rp 16.581.000, fasilitasi kerja sama dalam negeri Rp 22.485.000.
Lebih besar lagi adalah biaya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp 8.517.526.000.
Kemudian, sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan ditaruh angka Rp9 juta, ada pula sub kegiatan monitoring, evaluasi (monev) dan pengendalian kualitas pelayanan
publik dan tata laksana dianggarkan Rp15.016.000 atau Rp15 juta lebih, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi jabatan Rp12.290.000 dan terakhir fasilitasi keprotokolan ditaruh anggaran hanya Rp300 ribu.
Sebelumnya, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman mengakui kegiatan capacity building sekaligus outbound di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah sepenuhnya dibiayai oleh APBD.
Bahkan, para pejabat Pemkot Banjarmasin bisa memboyong istri untuk mengikuti kegiatan pada 21-23 Oktober 2023.
Kegiatan ini difasilitasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD-Diklat) Kota Banjarmasin dan sepenuhnya biaya ditanggung oleh APBD, jelasnya.
Naikan Pajak Sebelumnya Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalsel-teng), menaikkan target penerimaan pajak di Kalsel yang awalnya 16,3 triliun menjadi 20,5 triliun atau naik pertumbuhannya sekitar 23 persen.
Kami direktorat pajak memastikan target penerimaan pajak kita revisi sekarang untuk mengejar supaya pertumbuhan penerimaan pajak jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nanti.
Dalam artian kinerja pajak lebih baik. Target di Kalsel seharusnya 16,3 triliun dinaikkan menjadi 20,5 triliun atau naik pertumbuhannya sekitar 23 persen, kata Kepala Kantor Wilayah DJP Kalsel-teng, Ir Tarmizi MSi.
Ditambahkan dia, pihaknya merevisi penerimaan pajak tersebut walau pun harga komoditi menurun, tapi dampak dari ekonomi yang kemarin bagus, tapi istilahnya ombak penerimaan relatif
baik.
Tarmizi menambahkan, untuk target APBN sudah tercapai, hingga bulan September lalu 99,95 persen.
Kalau kondisi sekarang (Oktober) sudah mencapai 105 persen.
Target APBN memang sudah tercapai, tapi kami tidak berdiam diri saja.
Target kami ditinggikan sendiri untuk berusaha mengisi pundi-pundi negara agar daya apung pajak itu lebih baik dan kinerja juga lebih baik, ucapnya.
Harapannya akhir Desember kita meraih 20,5 triliun.
Ini untuk Kalsel saja saja. Tapi bila ditotalkan dengan Kalteng sebesar 29,3 triliun, ucapnya. (ful/net/K-2)
