Sektor Jasa Keuangan di Kalsel pada Agustus 2023 Tumbuh Positif

BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan posisi Agustus 2023 tumbuh positif, terlihat dari perkembangan di Sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal yang meningkat.

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah, menyebutkan, di sektor Perbankan tumbuh dengan intermediasi, likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam
threshold yang memadai.

“Aset, DPK dan kredit perbankan Kalimantan Selatan secara yoy tumbuh 14,28 persen, 11,38 persen dan 5,43 persen. Adapun Loan to Deposit (LDR) pada angka 76,32 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 1,05 persen dan 2,67 persen. Artinya, sektor perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit dan tetap menjaga kualitas kredit,” ungkapnya saat media update bulanan, Senin (16/10/2023).

Kemudian, lanjutnya, di sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dengan intermediasi, likuiditas dan risiko kredit terjaga. Aset, DPK dan kredit perbankan syariah Kalimantan Selatan secara yoy tumbuh 22,54 persen, 8,57 persen dan 14,07 persen dengan LDR 85,60 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,78 persen dan 2,20 persen.

“Double digit pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia,” ujar Darmansyah.

Darmansyah juga memaparkan, sektor pertanian merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada Agustus 2023 di Kalimantan berdasarkan lokasi proyek. Sedangkan komoditas unggulan sekaligus penopang ekonomi Kalimantan yaitu Pertambangan dan penggalian masuk dalam 6 sektor terbesar penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek yang disalurkan
melalui perbankan yang berkantor pusat di wilayah selain Kalimantan (Kredit Korporasi).

Sementara itu, proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit di
Kalimantan Selatan posisi Agustus 2023 sebesar Rp21,6 triliun atau 36,19 persen dari
total kredit dengan risiko kredit yang terjaga tercermin dari rasio NPL gross Kredit UMKM
sebesar 3,46 persen.

Penyaluran kredit UMKM di Regional Kalimantan sebesar Rp96,0 triliun atau 6,80 persen dari total penyaluran Nasional dengan rasio NPL gross kredit UMKM sebesar 3,41 persen.

Sektor usaha terbesar penyaluran UMKM yaitu Perdagangan Besar dengan porsi 40,6 persen, diikuti dengan Pertanian sebesar 29,5 persen dan Jasa Kemasyarakatan sebesar 5,3 persen.

Adapun perkembangan BPR/S di Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap terjaga dengan Aset, DPK dan kredit secara yoy tumbuh 48,56 persen, 70,94 persen, dan 60,37 persen. Penambahan angka yang cukup tinggi disebabkan adanya perpindahan 1 BPR dari Surabaya ke Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk perkembangan industri Keuangan Non-Bank, Darmansyah mengatakan kinerja penyaluran piutang pembiayaan di Provinsi Kalimantan Selatan Total meningkat sebesar 23,48 persen yoy dengan nominal total pembiayaan sebanyak Rp10,8 triliun.

“Sementara itu, NPF gross tercatat sebesar 1,88 persen, masih di bawah threshold.
Penghimpunan premi asuransi umum per Juni 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan
sebesar Rp288 miliar atau tumbuh sebesar 31,67 persen (yoy),” bebernya.

Kemudian, penghimpunan
premi asuransi jiwa per Juni 2023 sebesar Rp245,40 miliar tumbuh secara signifikan
sebesar 70,06 persen (yoy) seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berasuransi.

Pada sektor Industri Pasar Modal di Kalimantan Selatan pada Agustus 2023 juga terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut nampak dari nilai kepemilikan saham yang naik sebanyak 146,24 persen secara year-on-year, menjadi Rp69,57 trilliun.

“Jumlah investor yang meningkat sebanyak 21,31 persen (yoy) mengindikasikan bahwa Pasar Modal masih menjadi pilihan yang baik untuk berinvestasi bagi masyarakat
Kalimantan Selatan,” jelas Darmansyah.

Berdasarkan data yang dihimpun OJK, jumlah investor di Kalimantan Selatan mayoritas berasal dari Banjarmasin, yaitu sebanyak 58 persen. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari upaya OJK dan BEI yang secara rutin
menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai Pasar Modal.

Di sisi lain nilai transaksi saham terkontraksi sebesar -38,07 persen yang menunjukkan perilaku investor yang cenderung menahan transaksi untuk memperoleh capital gain pada posisi Agustus 2023 ini. Jumlah nasabah yang berinvestasi pada instrumen Reksadana pada posisi Agustus 2023 mencapai 5.282 nasabah.

OJK juga terus melakukan edukasi dan perlindungan terhadap konsumen.
Sejak Januari s.d. Agustus 2023, pengaduan melalui APPK yang diterima sebanyak 50
pengaduan dengan 23 pengaduan di sektor perbankan dan 27 pengaduan di sektor
Industri Keuangan Non-Bank.

“Pengaduan paling banyak didominasi oleh permasalahan restrukturisasi kredit. Sedangkan pengaduan yang diterima melalui walk-in yaitu sebanyak 200 pengaduan dengan 34 pengaduan terkait pinjaman online,” sebut Darmansyah.

Dari sisi edukasi, OJK KR 9 Kalimantan telah menyelenggarakan 42 kegiatan edukasi baik secara tatap muka maupun daring, dengan jangkauan peserta sebanyak 4.315 orang dan sebanyak 2.541 orang atau sebesar 58,87 persen. Angka tersebut sejalan dengan Sasaran Prioritas Literasi Keuangan Tahun 2023 yang mempunyai target sex disaggregated sebesar 60 persen wanita dan 40 persen laki-laki.

Sementara itu, tren permintaan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) terus
meningkat. Total permintaan yang telah diselesaikan oleh OJK KR 9 Kalimantan dari
Januari s.d. Agustus 2023 sebanyak 6.158 buah.

Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Balida Kabupaten Balangan
Pada Agustus 2023, OJK KR 9 Kalimantan bersama dengan PT Adaro Energy, Bank Kalsel,
SKPD Kabupaten Balangan dan perangkat desa Balida bersama-sama melakukan
kunjungan studi ke Desa Ketapanrame dan Desa Pujon Kidul.

Kegiatan tersebut bertujuan
untuk mengetahui proses dan cara para perangkat desa dalam mengembangkan dan
mengelola sumber perekonomian desa, serta bagaimana membentuk ekosistem keuangan
inklusif.

Sejak tahun 2016, OJK menginisiasi Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bulan Inklusi
Keuangan tahun 2023 mengangkat tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera”.

OJK bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan serta pihak pendukung lainnya senantiasa berkomitmen meningkatkan perekonomian desa agar tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dapat merata. (KPO-1)