Salah satunya dana dibutuhkan untuk keperluan menertibkan dan membebaskan rumah warga agar ketika pekerjaan normalisasi sungai dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala di lapangan
BANJARMASIN, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diminta secara konsisten terus memaksimalkan program normalisasi sungai. Tidak terkecuali sungai di daerah pinggiran yang dinilai masih banyak belum tersentuh.
“Itu jika Pemko Banjarmasin sungguh-sungguh ingin merealisasikan program untuk menormalisasi seluruh sungai di kota ini sesuai visi misi Walikota Ibnu Sina,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno.
Hal itu dikatakannya kepada {KP} Minggu (22/10/2023), karena ia menilai normalisasi dan pembenahan sungai selama ini hanya terfokus pada sungai yang ada di pusat kota.
Sementara ujarnya, normalisasi sungai di kawasan pinggiran hingga sekarang banyak yang belum tersentuh.
Tugiatno mengakui, untuk merealisasikan program sungai sangatlah dibutuhkan penyediaan anggaran cukup besar. Belum lagi adanya kendala yang seringkali dihadapi di lapangan.
Seperti ungkapnya, ketika mengerjakan proyek pembangunan siring sungai yang lokasinya dirasakan cukup berat lantaran berada di sepanjang belakang rumah warga, sehingga tidak jarang kontraktor kesulitan untuk mengangkut material.
Tugiatno mengatakan, di tengah banyaknya kondisi sungai yang kini dalam kondisi cukup memprihatinkan tentunya apa yang telah diprogramkan Pemko melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bukanlah hal yang mudah direalisasikan.
Apalagi lanjutnya, hampir seluruh tepian sungai di kota ini sudah terlanjur berdiri banyak bangunan seperti rumah tempat tinggal warga, sehingga untuk membenahi dan melakukan normalisasi sungai dibutuhkan dana yang sangat besar.
Salah satunya dana dibutuhkan untuk keperluan menertibkan dan membebaskan rumah warga agar ketika pekerjaan normalisasi sungai dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala di lapangan.
“Seperti halnya ketika Pemko Banjarmasin melaksanakan normalisasi sungai di sepanjang Jalan Veteran dan pembangunan Siring di sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean, tepian Sungai Martapura,” ujarnya.
Tugiatno memperkirakan untuk mengembalikan fungsi sungai di kota ini Pemko Banjarmasin paling tidak membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.
Ia juga memperkirakan, dari seluruh sungai yang ada di Kota Banjarmasin baru sekitar 10 persen yang sudah di normalisasi, baik melalui pengerukan maupun melalui pembangunan siring.
” Dari jumlah itu artinya Pemko Banjarmasin hanya mampu melaksanakan program normalisasi sungai hanya satu persen setiap tahunnya,” ujarnya.
Lebih jauh dikemukakan , berdasarkan perhitungan Kota Banjarmasin terdapat sekitar 150 sungai dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 228 kilometer.
” Dari seluruh panjang sungai ini dari informasi didapatkan dewan baru sekitar 15 kilometer yang sudah dilakukan normalisasi,” demikian kata Tugiatno.(nid/K-3)
