Balangan, KalimantanPost.com – DPRD dan Bupati Balangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Balangan TA 2024 hal tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara DPRD Kabupaten Balangan dan Bupati Balangan pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Balangan, Selasa (14/11/2023) kemarin.
Keputusan ini diambil setelah melalui rangkaian pembahasan Raperda APBD TA 2024 pada Fraksi-fraksi di DPRD Balangan yang jawaban Bupati dapat diterima oleh Fraksi-fraksi pada Paripurna yang lalu, dan dilanjutkan dengan pembahasan secara teknis pada Komisi-komisi bersama mitra kerja terkait serta rapat konsultasi Pimpinan Komisi-komisi dengan badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Balangan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Waket I M Ifdali dan Waket II Hanil Tamjid dengan dihadiri Bupati Balangan H
Abdul Hadi serta Forkopimda, para perwakilan OPD da tamu undangan lainnya.
Mengawali Sambutannya Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi dan Banggar DPRD Balangan serta kepada Bupati beserta jajaran atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan TA 2024, dilanjutkan dengan mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Raperda dimaksud.
Fauzan mengatakan dengan disepakatinya Raperda APBD 2024 ini menjadi salah satu langkah untuk melakukan pengelolaan keuangan sehingga bisa dimaksimalkan untuk pembangunan daerah.
“Anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati H Abdul Hadi mengatakan pada tahun anggaran 2024 target APBD naik menjadi Rp 3,7 Triliun.
Kenaikan angka itu, menurut Abdul Hadi sangat fantastis jika dibanding dengan APBD Balangan pada TA 2021 yang hanya sebesar Rp 1,3 Triliun.
Melaui tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan APBD Balangan TA 2024 bisa mencapai Rp 4 Triliun,” ujarnya.
“Saat ini pendapatan terbesar masih dari Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan, selain DBH juga dari pembagian atas perubahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” jelasnya lagi.
Disebutkannya, ditahun anggaran 2023 ini memang ada beberapa program pembangunan prioritas yang mengalami kendala dalam penyelesaian.
“Sehingga pada anggaran 2024 nanti akan dilanjutkan dan semoga tidak ada proyek mangkrak di Balangan,” imbuhnya. (srd/K-6)
