Banjarmasin, KP – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menunjukan prihatin atas kondisi demokrasi di Indonesia, ketika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan rekayasa sistemik karena ambisi kekuasaan.
“Kita sengaja mengenakan baju hitam sebagai tanda keprihatian situasi demokrasi di Indonesia,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Kalsel, Minggu (12/11/2023), di Banjarmasin.
Hal terlihat pada kader partai yang hadir kompak mengenakan baju hitam, padahal partai dengan lambang moncong putih ini identik dengan warna merah pada atribut maupun bajunya.
Keprihatinan tersebut merujuk pada keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode etik berat dalam putusan yang membolehkan kepala daerah dibawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah.
Putusan ini dinilai bermuatan kepentingan pihak tertentu untuk meloloskan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini dikenal sebagai kader PDI Perjuangan untuk jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
“Akhirnya keadilan ditegakkan, kita tahu kecurangan Paman Gibran (Ketua MK Anwar Usman) dikenakan sanksi pelanggaran etik sangat serius dan ini menimbulkan pergerakan arus bawah untuk melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan,” tambahnya.
Untuk itu, PDI Perjuangan terus bergerak memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres mendatang, mengingat keduanya telah dipersiapkan dengan baik sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman lengkap.
“Mereka juga sebagai pemimpin yang dapat menegakan keadilan sebagai jalan kemakmuran rakyat,” tegas Hasto.
Rakerda ini juga mengkonsolidasikan tiga pilar partai dalam pergerakan dari hari ke hari melakukan door to door, merancang strategi komunikasi yang baik, mempersiapkan strategi, saksi hingga juru kampanye.
“Tugas tim pemenangan bersama koalisi partai akan melakukan pergerakan dan pendekatan ke tokoh masyarakat, basis pemilih, kalangan masyarakat, milenial dan lainnya dengan mengajarkan prinsip keadilan dan mencegah korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut diungkapkan, Pilpres ini mencari pemimpin untuk 200 juta warga, sehingga dimulai dengan proses baik untuk menentukan calon yang memiliki karakter dan moral yang baik, serta pengalaman lengkap.
“Ganjar dan Mahfud adalah jawaban atas masalah rakyat, yang memerlukan pemimpin berkarakter, moral dan pengalaman lengkap,” kata Hasto.
Sementara itu, Ketua PDI Perjuangan Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, Rakerda ini untuk menyusun target pemenangan partai, baik pada Pemilu legislatif maupun Pilpres.
“Kita sudah mempersiapkan infrastruktur hingga ke bawah, hanya tinggal melakukan konsolidasi kader agar door to door untuk memenangkan partai dan kader yang diusung, termasuk Pilpres,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin. (lyn/KPO-1)
