BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2024 sebesar 10,174 triliun lebih, rampung dibahas dalam rapat finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (1/11/2023) siang.
Jumlah nilai diatas, naik sekitar Rp 125 miliar lebih dari usulan awal senilai Rp10,48 triliun lebih yang disampaikan kepala daerah beberapa pekan lalu.
“Untuk RAPBD kita tahun 2024, ada kenaikan pendapatan sekitar 125 miliar,” sebut Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, diawal pembahasan hari siang itu.
Sebelumnya, lanjut Roy, hanya Rp 10,48 triliun lebih naik menjadi Rp 10,174 triliun lebih. Jadi ada kenaikan sekitar Rp125 miliar lebih, dengan belanja senilai Rp10,425 triliun lebih.
Dalam rapat finalisasi menuju kesepakatan bersama dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK ini, sejumlah anggota banggar pun mempertanyakan masih adanya selisih nilai antara pendapatan dan belanja, termasuk pengalokasian anggaran yang dirasa mencolok pada beberapa program kegiatan tahun 2024.
“Saya ingin penjelasan, mengapa nilai belanja lebih besar dari pendapatan, dan bagaimana cara menutupinya”?tanya salahsatu anggota banggar, H Ibrahim Noor.
Sedang anggota banggar lain, H Suripno Sumas juga menanyakan alokasi anggaran untuk infrastruktur tahun 2024, sekitar Rp1,4 triliun, yang digunakan untuk program kegiatan apa saja.
Menjawab itu, Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, menjelaskan penyusunan RAPBD memang mengunakan pola surplus dan devisit. Nah untuk selisih kurang senilai Rp 251 miliar dalam tabel RAPBD yang ada, akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, seperti dari Silpa tahun sebelumnya sekitar Rp 108, dan dana tambahan (transfer) dari pusat yang realisasinya masih menunggu turunya peraturan menteri keuangan (PMK).
Kemudian, gelondongan alokasi APBD sebesar Rp1.4 triliun lebih, Roy juga menjelaskan, yaitu untuk merealisasikan program prioritas akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, yaitu untuk penuntasan ruas jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin dan jembatan Pulau Laut yang berkaitan dengan IKN yangmana pintu gerbangnya berada di Kabupaten Kotabaru, termasuk jalan kecil penunjang dan lainya.
Selain itu Roy juga memberikan jawaban atas pertanyaan dan harapan beberapa anggota banggar lainya, antara lain, terkait alokasi anggaran Brida senilai Rp 21 miliar agar tak dipangkas.
Kemudian usulan revitalisasi BLK pada Disnakertrans senilai Rp 52 miliar, dan juga siap memberikan data dinas atau instansi (selain Disdik) yang memperoleh kucuran dana berkait penyelenggaran pendididik yang dikatagori masuk komponen hitungan mandatori spending, sesuai permintaan anggota banggar, H Lutfi Saefuddin.
Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, sebelum mengetuk palu mengakhiri rapat, menyampaikan, rampungnya pembahasan final RAPBD tahun 2024 ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna yang diagendakan dua pekan mendatang.
“Dengan rampungnya pembahasan ini selanjutnya kita akan agendakan rapat paripurna persetujuan,” pungkas H Supian HK (Nau/KPO-1)
