Amuntai, KalimantanPost.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar sosialisasi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang diikuti sebanyak 269 anggota BPD.
Sosialisasi yang digelar di Aula KH. Idham Chalid. Kamis, (14/12/2023) dihadiri Penjabat (Pj). Bupati HSU, Drs. Zakly Asswan MM.
Dalam sambutannya, Pj Bupati HSU, menekankan kepada para anggota BPD, agar dalam bekerja itu tekun dan terus belajar dengan yang lebih berpengalaman agar bisa terus berkembang. Selain itu juga harus memikirkan visi dan visioner kedepannya untuk rakyat.
“Karena, anggota BPD ini termasuk seorang pemimpin yang menentukan rakyat dibagian musyawarah desa. Dan anggota BPD ini termasuk yang dipilih rakyat,” ungkapnya.
Dirinya berpesan bahwa sebagai anggota BPD merupakan sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita semua tentu berharap tugas yang kita emban ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain untuk membawa kebaikan untuk rakyat.
Dalam kesempatannya itu juga menghimbau menghadapi Pemilu tahun 2024 nanti, kepada anggota BPD agar mengajak masyarakat desanya masing-masing untuk berperan aktif turun ke TPS menggunakan hak pilih.
Sementara itu, dalam laporan Kepala DPMD HSU, RIjali Hadi mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada para anggota BPD di HSU yang baru saja menjabat.
“Sehingga, perlu diberikan bekal sebelum nantinya berjuang akan tugasnya masing-masing sebagai Mitra Kepala Desa dan Pemerintah Desa sebagai Anggota BPD di Desa masing-masing, ” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga untuk cepat menyesuaikan diri dan melaksanakan tugasnya seorang BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.
Dirinya menambahkan pada tahun depan Pemerintah Provinsi mengharapkan agar HSU bisa menjadi Kabupaten yang pertama menyalurkan dana Desa se – Indonesia.
Kabupaten HSU dipercaya untuk menjadi perwakilan untuk ikut bersaing dengan Provinsi yang lain. Dan itu salah satunya tergantung kepada kinerja anggota BPD.
“Karena untuk dapat menyalurkan dana desa tepat waktu itu harus ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) nya terlebih dahulu. Jadi, APBDes nya ini harus diselesaikan di bulan Desember 2023 ini,” lanjutnya.
Ia berharap, semoga setelah ikut kegiatan ini bisa bekerjasama dan bersinergi dengan Kepala Desa untuk percepatan penyusun APBDes dari tahun sebelumnya.
“Kami berharap, Pemerintah Desa dan anggota BPD bisa bersinergi dengan kebijakan dan arahan – arahan Pemerintah Daerah. Karena, dari arahan tersebut semoga yang terbaik bagi masyarakat Desa yang ada di Kabupaten HSU,” tambahnya.
Selanjutnya pemberian materi oleh narasumber dari Inspektorat Daerah HSU(Pengawasan dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) dalam pengelolaan keuangan Desa), Bagian Hukum Setda HSU (penyusunan peraturan Desa), dan DPMD HSU (Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota BPD).
(nov/K-6)
