BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Realisasi penjualan unit perumahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai bulan Oktober 2023 telah mencapai 7.844 unit perumahan atau 4,06 persen dari target nasional 193.425 unit.
“Total unit rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) se-Indonesia,
Provinsi Kalsel menduduki posisi ke-8 dengan nilai FLPP Rp932 miliar. Kalau dinilai dengan persentase sebesar 4,06 persen dari total unit
nasional yang memiliki nilai total mencapai Rp22,06 triliun,” papar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi usai acara Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi 31 Oktober 2023 di Aula Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, kemarin.
Dijelaskan dia, terdapat sembilan Bank penyalur FLPP pada Provinsi Kalimantan Selatan. Bank dengan penyaluran terbesar adalah BTN dan Kabupaten Kota dengan FLPP terbanyak ada di Kabupaten Banjar.
“Jumlah perumahan yang ada di Provinsi Kalsel mencapai 591 Perumahan dengan
Pengembang sebanyak 344,” ucapnya.
Berkaitan dengan realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober, kata Syafriadi, sebesar Rp 20,43 triliun atau sebesar 87,16 persen.
“Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 6,70 persen. Realisasi DBH sebesar 92,4 persen, Realisasi DAU 88,3 persen, Realisasi DAK Fisik 67,8 persen, Realisasi DAK Non Fisik, 72,7 persen, realisasi Hibah 3,8 persen, realisasi Dana Desa 89,1 persen, dan Insentif Fiskal sebesar 61,2 persen,” ungkapnya.
Realisasi TKD tertinggi adalah Kabupaten Balangan sebesar 93,73 persen, Kabupaten Barito Kuala peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalsel.
Di tingkat Nasional, lanjut dia, Kalimantan Selatan peringkat ke-22 penyaluran DAK Fisik se-Indonesia berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar 1,7 triliun atau baru mencapai 72,67 persen. Sedangkan dana desa sudah terealisasi sebesar Rp 1,33 triliun atau sebesar 89,13 persen.
Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten
dengan capai tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan untuk penyaluran dana desa dengan realisasi mencapai 98,61 persen.
Lalu, kinerja APBD Regional Kalsel sampai dengan 31 Oktober 2023, untuk realisasi
pendapatan daerah mencapai 23,66 triliun atau sekitar 77,87 persen dari target.
Pendapatan daerah ini terdiri
dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp 5,44 triliun, pendapatan transfer Rp 18,15 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 560, 23 miliar. Pendapatan Transfer sebesar Rp 18,15 Triliun ini memberikan kontribusi sebesar 76,70 persen terhadap Pendapatan APBD.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja baru terealisasi sebesar 64,11 persen atau sebesar Rp20,28 T. Belanja pegawai sebesar 68,02 persen, belanja jasa sebesar 60,20 persen, belanja modal baru mencapai 54,58 persen.
Lalu, Belanja pegawai, belanja modal meningkat karena anggaran tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022,
Menurut Syafriadi, belanja barang jasa tumbuh 19 persen karena kenaikan belanja barang. belanja jasa, dan belanja pemeliharaan. Untuk menjadi catatan, belanja modal baru terealisasi 54,58 persen.
“Perlu perhatian khusus dari
Pemda untuk mendorong realisasi Belanja pada APBD Kalsel. Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat,” ungkapnya. (ful/KPO-3)