PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian menggelar input data indek harmoni di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur, sekaligus mendiskusinya dengan tim peneliti dan akademisi
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kalteng Katma F.Dirun, di Resto Tjilik Riwut Palangka Raya dan diikuti pihak terkait, Kamis (7/12/2023).
Katma F.Dirun menegaskan perlunya data indek harmoni yang valid, bisa mencegah terjadi disharmoni di wilayah Kalteng, khususnya di Kotawaringin Timur dan Kapuas.
“Meski indek per kapita tinggi, tapi tidak memberikan gambaran sebenarnya terkait kesejahteraan masyarakat Kalteng. Demikian juga, meski indek kerukunan cukup baik, tetapi ditingkat lapangan arus bawah ada gesekan, sehingga berdampak banyak masyarakat dilapangan apatis terhadap pembangunan,” katanya.
Akibatnya, membentuk kelompok-kelompok, dengan agenda sendiri, yang sangat mungkin tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah daerah masing-masing.
Contoh lainnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng hasil survey berada diangka 81, tetapi bila benar-benar diteliti tim ahli, nyatanya paling tinggi di angka 73 persen.
Hal itu dibuktikan dengan banyak warga tidak miliki KTP, dan belum selesai KTP elektronik. Kini sudah ada KTP digital, sehingga banyak belum bisa direalisasikan.
Belum lagi terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang carut-marut, belum merata dan terjadinya kesenjangan pendapatan, semuanya bisa memicu disharmoni. Untuk itu Data Indek Harmoni (IH) yang valid sangat diperlukan.
Pentingnya data indek harmoni, dibutuhkan untuk mengambil kebijakan pembangunan di masing-masing daerah di guna mencegah ancaman terjadinya ketidak merataan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
Usai Diskusi Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang juga Tim Ahli Analis Kemendagri Aula Zuhdi mengakui perlunya data valid indek harmoni untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan khusus bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Harapannya, dengan data yang valid, keharmonisan antara Pemerintah dan masyarakat bisa terwujud, sebab akan mengurangi kesenjangan baik bidang ekonomi, sosial dan budaya.(drt/KPO-3)
