PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini masih rendah. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Desember 2023, inflasi gabungan Kota per Provinsi (y-o-y), dimana Kalteng masuk 10 provinsi terendah di Indonesia atau di urutan kedelapan yakni 2,58 persen.
“Kita bersyukur inflasi di Kalimantan Tengah masih terkendali. Ini merupakan keberhasilan Gubernur yang “terus menginstruksikan TPID maupun Satgas Pangan untuk menekan inflasi sesuai dengan instruksi Presiden,” ujar Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/12/2023).
Ditambahkan dia, untuk stok bahan pokok masih aman sampai dengan tahun baru pada 1 Januari 2024.
Sementara itu Rakor dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan itu Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan agar waspada tren inflasi yang semakin meningkat pada bulan Desember.
Dipaparkannya, selama lima tahun terakhir, selalu terjadi tingkat inflasi Desember lebih tinggi dibandingkan inflasi November.
Tomsi juga mengingatkan agar waspada kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru diantaranya tarif angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.
“Berdasarkan perkembangan inflasi secara historis dan pantauan IPH hingga Minggu ke-3 Desember, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras berpotensi mengalami inflasi pada Desember,” tuturnya.
Indeks perkembangan harga Minggu ketiga Desember 2023, berdasarkan data SP2KP-pencatatan tanggal 18-22 Desember 2023,secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar tujuh persen poin.
Dijelaskannya, dari 60,77 persen kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Banyu Asin dengan nilai IPH 4,56 persen.
Sementara itu, dari 86,52 persen kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Malang dengan nilai 3,22 persen. Sedangkan dari 77,11 persen kabupaten/kota di Pulau Luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa Selatan dengan nilai IPH 9,59 persen.
Secara virtual hadir dari tempat masing-masing diantaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto, Kasatgas Pangan Polri Whisnu Hermawan Februanto, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwigno, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. (drt/KPO-3)
